REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksi kondisi ekonomi global pada tahun ini lebih baik. Prospek pengadaan vaksin Covid-19 dari beberapa lembaga yang diperkirakan terjadi secara luas pada tahun depan mengangkat harapan untuk pemulihan yang lebih cepat. Selain itu, kebijakan pemerintah dan bank sentral banyak negara yang signifikan turut mengakselerasi perbaikan.
Dalam laporan OECD Economic Outlook December 2020 yang dikutip Rabu (2/12), OECD merevisi proyeksi ekonomi global tahun ini. Pada September, lembaga berbasis Paris itu meramalkan ekonomi dunia terkontraksi 4,5 persen. Tapi, dalam data terbaru, OECD memperbaikinya menjadi penyusutan di level 4,2 persen.
Meski demikian, tren pemulihan hanya terjadi secara parsial. Eropa dan Amerika Serikat yang kini menghadapi gelombang kedua penyebaran virus diperkirakan mengalami kontraksi dalam, yaitu masing-masing minus 7,5 persen dan minus 3,7 persen.
Setelah turun tajam, PDB dunia diramalkan naik sebesar 4,2 persen pada tahun depan. "Cina diperkirakan akan berkontribusi sepertiga dari pertumbuhan tersebut," tulis OECD dalam laporannya.
Pemulihan dapat berlangsung lebih baik apabila permintaan yang selama ini tertahan dapat terealisasikan. Kuncinya berada pada vaksinasi lebih cepat dan luas. Apabila skenario tersebut terjadi, pertumbuhan global dapat berada di level lima persen pada 2021.
Di sisi lain, OECD menyebutkan, ada risiko yang memperlambat pertumbuhan. Risiko itu adalah kepercayaan bisnis dan konsumen yang muncul akibat terhambatnya proses vaksinasi. Dalam skenario ini, pertumbuhan global tahun depan turun lebih dari dua poin persentase dari perkiraan semula.
Tapi, OECD memberikan catatan, pemulihan tidak terjadi merata antar negara dan sektor yang dapat menyebabkan perubahan jangka panjang terhadap ekonomi dunia. Negara-negara dengan program pengujian, pelacakan dan isolasi secara efektif serta vaksinasi meluas dapat membaik lebih cepat.
Dengan berbagai proyeksi ini, OECD menekankan pemerintah harus terus menggunakan instrumen kebijakan secara aktif. Penargetan perlindungan sosial dilakukan lebih baik, terutama untuk membantu mereka yang paling parah terkena dampak pandemi.
Prospek pengadaan vaksin tidak boleh disikapi pemerintah dengan menarik atau mengurangi jumlah dukungan ke masyarakat. Hal ini sudah pernah dilakukan setelah Krisis Keuangan Global, ketika pemerintah mengurangi bantuan terlalu dini.
Penanganan mitigasi harus lebih ditingkatkan untuk membatasi dampak wabah virus baru. Penting juga bagi pembuat kebijakan untuk memastikan dukungan fiskal secara berkelanjutan, baik ke perusahaan, UMKM dan lapangan pekerjaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika