Jumat 16 Oct 2020 01:00 WIB

Kemenperin Akselerasi Industri 4.0

Industri hijau berteknologi tinggi harus terus dikembangkan.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Satria K Yudha
Ilustrasi Industri 4.0
Foto: pixabay
Ilustrasi Industri 4.0

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong akselerasi industri hijau 4.0 untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan dengan strategi ekonomi sirkular ekonomi terhadap industri.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan, industri hijau dengan tetap menerapkan teknologi tinggi harus menjadi model di masa depan.

"Sebab, industri hijau merupakan simbol di mana industri dalam proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas pemakaian sumber daya secara berkelanjutan," ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis (15/10).

Dalam Seminar Nasional Teknologi Industri Hijau 3 (SNTIH3) bertema Making Indonesia 4.0:Green Technology Innovation Toward Sustainable Industry, Doddy menyebutkan, sirkuler ekonomi dapat diterapkan melalui 5R, yakni reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair.

Melalui 5R, material mentah dapat digunakan berkali-kali dalam berbagai daur hidup produk, sehingga ekstraksi bahan mentah dari alam bisa lebih efektif dan efisien. "Selain itu, hasil limbah berkurang karena akan diolah lagi jadi produk yang punya nilai tambah secara ekonomi," ucap Doddy.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin menuturkan, salah satu teknologi industri 4.0 yang sudah mengarah pada tujuan SDGs adalah program pengendalian daerah aliran sungai (DAS) Citarum.

Melalui program tersebut, pemangku kepentingan menggunakan industri 4.0 untuk melakukan pembersihan akibat pencemaran dan kerusakan yang terjadi. Khususnya dalam peningkatan efisiensi dan kebutuhan akurasi data.

Beberapa teknologi 4.0 yang dimanfaatkan adalah IoT video analytic dan CCTV. Selain itu, IoT water quality monitoring system guna menganalisa data kualitas air sungai serta pengembangan website Citarumharum dan membentuk command center PPK. "Dengan dukungan itu, terjadi efisiensi biaya," ucap Safri.

Selain menggunakan teknologi, pemerintah juga mengendalikan pencemaran dengan melibatkan industri. Misalnya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) yang memberikan bimbingan teknis permasalahan pengolahan limbah kepada 40 industri menengah besar dan 50 UKM-IKM di Solo Raya serta 110 industri lain di Jawa Tengah. Kepala BBTPPI Ali Murtopo Simbalan menjelaskan, pihaknya juga sudah merevitalisasi IPAL IKM Batik Laweyan Solo serta membuat proyek percontohan pengolahan limbah IKM Ciu di Polokarto. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement