Rabu 07 Oct 2020 05:20 WIB

Peran Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Bagi Ekonomi

Terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan perkotaan dan perumahan

Warga beraktivitas di sekitar Rusun Petamburan, Jakarta Pusat, Ahad (23/8/2020). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan akan membangun 10 rusunawa baru pada 2020 menggunakan skema multiyears dengan total keseluruhan sebanyak 5.835 unit hunian dan 31 tower.
Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
Warga beraktivitas di sekitar Rusun Petamburan, Jakarta Pusat, Ahad (23/8/2020). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan akan membangun 10 rusunawa baru pada 2020 menggunakan skema multiyears dengan total keseluruhan sebanyak 5.835 unit hunian dan 31 tower.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan sektor perumahan dan pengembangan perkotaan merupakan dua elemen penting untuk menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan dan pengembangan perkotaan merupakan dua elemen penting yang menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mitigasi risiko bencana," ujar Menteri Basuki dalam pidatonya yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dalam seminar daring Hari Habitat Dunia 2020 di Jakarta, Selasa.

Menurut Menteri PUPR, maka dari itu kebijakan pembangunan dan penyediaan perumahan merupakan kunci untuk mewujudkan pengembangan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Basuki juga menambahkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan perkotaan, perumahan dan infrastruktur di Indonesia. Pertama, disparitas dalam pembangunan ekonomi masih terdapat di wilayah Indonesia barat dan timur.

Tantangan kedua yakni indeks daya saing Indonesia. Kendati mengalami peningkatan dalam aspek perekonomian, Indonesia masih harus terus mengejar dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kemudian urbanisasi menunjukkan 56 persen masyarakat Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan terus meningkat. Pola semacam ini menimbulkan dampak tak terhindarkan yakni kapasitas kota yang kurang merata dan memadai dalam pasokan air bersih dan sistem sanitasi.

Tantangan berikutnya yakni pandemi Covid-19 yang menjadi ancaman baru. Pemerintah Indonesia berupaya memitigasi dampak pandemi melalui pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu ketahanan pangan merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan pangan dan mendukung keamanan nasional.

"Pembangunan infrastruktur terus menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Infrastruktur merupakan salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan dengan membuka akses dan mempercepat nilai tambah perekonomian rakyat, sekaligus pada saat bersamaan indeks daya saing Indonesia juga meningkat," kata Menteri PUPR.

 

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement