REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kehutanan menyatakan areal Perhutanan Sosial berpotensi menjadi sumber komoditas bergizi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Enik Eko Wati, menyebut produksi pangan lokal melalui skema Perhutanan Sosial bisa memperkuat rantai pasok program MBG.

“Peran Perhutanan Sosial di sini adalah produksi langsung komoditas yang bergizi,” ujar Enik dalam diskusi daring, Rabu (20/8/2025).

Dari total 8,3 juta hektare areal Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan, sebagian besar dimanfaatkan untuk pemenuhan pangan melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Tanaman pangan dan buah-buahan menjadi komoditas terbanyak yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang saat ini mencapai 15.754 kelompok.

“KUPS berperan sebagai pemasok bahan pangan bergizi lokal, sekaligus mendorong pertanian organik dan sehat di kawasan hutan,” katanya.

Enik menambahkan, kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui Perhutanan Sosial dapat menjadi sumber pangan alternatif di berbagai wilayah. Bersama Kementerian Pertanian, Kemenhut mencatat sekitar 1,9 juta hektare dari total 8,3 juta hektare Perhutanan Sosial memiliki potensi pengembangan agroforestri, yakni integrasi antara tanaman kehutanan dan pangan.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penanaman padi lahan kering di lahan seluas 892,34 ribu hektare, sebanyak 389,4 ribu hektare di antaranya berasal dari areal Perhutanan Sosial.

Adapun target pengembangan Perhutanan Sosial untuk tanaman pangan pada periode 2025–2029 dipatok mencapai sekitar 1,1 juta hektare.

Ikuti Whatsapp Channel Republika