Selasa 06 Oct 2020 17:54 WIB

Kemenkop Siapkan Model Bisnis Korporasi Petani dan Nelayan

Dengan korporasi, petani dan nelayan diharapkan merasakan manfaat dari semua proses.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Fuji Pratiwi
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Kemenkop UKM menyiapkan model bisnis korporasi petani dan korporasi nelayan.
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Kemenkop UKM menyiapkan model bisnis korporasi petani dan korporasi nelayan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, Kemenkop UKM menyiapkan model bisnis korporasi petani dan korporasi nelayan. Model bisnis tersebut diharapkan dapat direplikasi di berbagai tempat di Tanah Air.

Teten menyebutkan saat ini sudah ada beberapa korporasi petani dan nelayan. Misalnya petani yang menggarap lahan seluas 800 hektare di Demak Jawa Tengah, kelapa sawit di Pelalawan Riau, serta beberapa komoditas lain yang bagus untuk percontohan kerja sama antarkementerian.

Baca Juga

Kemenkop UKM telah bekerja sama dengan Belanda untuk mengembangkan model koperasi pertanian itu. Teten berharap pengembangan koperasi yang lebih modern akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

"Tidak bisa lagi petani, nelayan, dan UMKM berusaha sendiri secara perorangan, dalam skala kecil, tapi harus bergabung dalam skala efisien. Sehingga kami dorong mereka untuk bergabung dalam koperasi," kata Teten dalam jumpa pers setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (6/10).

Kemenkop UKM juga mengembangkan model bisnis untuk petani sawit di Pelelawan, Riau. Hal itu didorong guna berkoperasi lalu membangun pengolahan CPO. 

Selain itu, petani padi di Demak, Jawa Tengah, didorong mengembangkan sawah seluas 100 hektare untuk diekspor dan sebagian masuk ke pasar ritel domestik. Bahkan ketika permintaan terus meningkat, para petani tersebut dapat memperluas lahan usaha hingga 800 hektare.

Mereka berkoperasi, kemudian membentuk PT dan membangun pabrik besar modern, dengan investasi hingga Rp 40 miliar, dengan Rp 12 miliar di antaranya diperoleh dari koperasi petani. "Model seperti ini nanti kita integrasikan ke sistem pembiayaan KUR untuk petani penggarap dalam mengembangkan padi," ucap Teten.

Teten mengatakan, kementerian juga akan memperkuat koperasi sebagai korporasi petani dan nelayan dari sisi pembiayaan, dengan menyediakan dana bergulir dari LPDB-KUMKM. "Nanti yang menjual ke pasar adalah koperasi, agar petani mendapat keuntungan dari seluruh proses," kata Teten.

Ke depan, Kemenkop UKM juga akan mereplikasikan model bisnis serupa ke komoditas yang lain termasuk garam, ikan, dan lainnya. Di antaranya dengan menggandeng kementerian atau lembaga lain, termasuk BUMN.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement