REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mempunyai 128 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tercatat, aset seluruh BUMN yang jumlahnya ratusan ini lebih dari Rp 8.000 triliun.

Jumlah ini bahkan lebih besar dari total aset negara. Sedangkan pendapatan seluruh BUMN sebelum ada pandemi mencapai Rp 2.400 triliun per tahun setara dengan APBN.

Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menilai dengan pendapatan per tahun setara APBN, jika seluruh BUMN ini dilepas ke pasar saham atau melakukan Initial Public Offering (IPO) dengan rasio harga penjualan saham atau sales to price ratio sebelum pandemi Covid-19 dikali 3 hingga 4 kali lipat, maka kapitalisasi BUMN di market mencapai 480 miliar dolar AS.

"Nah, kita suka bandingkan BUMN Indonesia dengan Temasek (super holding BUMN Singapura) dan Khazanah (super holding BUMN Malaysia). Nilai 480 miliar dolar AS itu setara atau mungkin lebih besar dari Temasek dan pasti lebih besar dari Khazanah," kata Budi dalam acara diskusi Lemhanas secara virtual, Selasa (6/10).

Nilai pasar IPO seluruh BUMN itu juga hampir mendekati dengan dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) yang dikelola Abu Dhabi Investment Authority senilai 500 miliar dolar AS. Sedangkan SWF paling besar dimiliki Norwegia mencapai 1.200 miliar dolar AS.

"Jadi dengan kondisi BUMN sekarang saja yang saya tidak bisa bilang sangat bagus, kalau secara teoritis, kita IPO kan seluruh BUMN yang ada dengan sales to price ratio pasar sebelum Covid-19, pemerintah akan miliki satu institusi dengan dana lebih besar dari Temasek karena tinggal dikali 3," ujarnya.

Saat ini, dari ratusan BUMN, hanya segelintir perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di antaranya BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Timah Indonesia, Antam, Bukit Asam, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jasa Marga, Garuda Indonesia, dan Kimia Farma. Pembentukan subholding di BUMN permigasan oleh Menteri BUMN Erick Thohir beberapa bulan lalu, salah satunya agar bisa meng-IPO-kan anak usaha Pertamina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika