REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersiap mengambilalih operasional wilayah kerja (WK) Blok Rokan yang akan dimulai pada 9 Agustus 2021, salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa. Direktur PT PHR, RP Yudantoro dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (14/9), mengatakan sampai saat ini PHR sedang melakukan pemetaan kontrak-kontrak yang ada di PT CPI dan rencana kerja PHR pasca transisi.

PHR juga tengah melakukan penentuan kebutuhan barang dan jasa dari seluruh entitas fungsi pengguna. Untuk mempercepat proses pengadaan nantinya, PHR mulai bertemu dengan para calon mitra kerja dan melakukan sosialisasi terkait proses dan prosedur pengadaan di PHR.

Sosialisasi ini dilakukan secara daring (online) pada Kamis (3/9) kepada sekitar 150 calon mitra kerja yang merupakan mitra kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang pernah menangani sejumlah kebutuhan barang dan jasa di WK Rokan.

“Kami menyadari PHR tidak dapat bekerja sendiri untuk mengoptimalkan dan mengembangkan WK Rokan. Untuk itu diperlukan adanya keterlibatan para mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang kita butuhkan untuk keperluan dan kepentingan operasional WK Rokan,” kata Yudantoro.

Terkait dengan data mitra kerja dan kontrak, Yudantoro mengatakan pihaknya dibantu oleh SKK Migas, terus melakukan komunikasi intensif dengan PT CPI untuk percepatan transisi dokumen atau data dari kontrak mitra kerja yang dimiliki PT Chevron Pacific Indonesia selama periode 2017 – 2021, termasuk yang sudah habis masa waktu kontraknya namun masih diperlukan untuk operasional WK Rokan.

Dokumen kontrak ini diperlukan mengingat rencana pengadaan barang dan jasa untuk operasi rutin, akan berdasarkan pada mapping kontrak yang ada di WK Rokan saat ini. Sementara itu, untuk operasi non rutin dilakukan berdasarkan rencana kerja dan target produksi yang ditentukan oleh PHR.

“PHR akan segera menyiapkan pengadaan kontrak WK Rokan berbasis informasi dari operator eksisting, sehingga memungkinkan PHR menyiapkan lingkup kerja dan spesifikasi teknis yang memadai,” kata Yudantoro.

Pengadaan barang dan jasa di PHR, tambah Yudantoro, akan dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan dengan melakukan efisiensi di semua bidang. Koordinasi dengan mitra kerja yang akan menjadi mitra bisnis PHR dapat dilakukan melalui mekanisme business to business.

Ikuti Whatsapp Channel Republika