REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan. Pasalnya, angka kasus Covid-19 terus melonjak dan memicu masalah sosial dan ekonomi.
"Komitmen pengusaha sudah sangat serius dan punya kepentingan besar dalam komitmen protokol. Hanya kadang kalau karyawan sudah di luar kantor, kemana mereka pergi itu harus diawasi dan disosialisasikan oleh pemerintah," kata Sarman kepada Republika.co.id, Ahad (6/9).
Dia mengatakan, penanganan wabah virus corona dengan pemulihan ekonomi nasional harus berjalan seiringan. Jika tidak seimbang, maka dampak ekonomi akan lebih besar dan menjadi beban yang amat berat bagi pemerintah. Di satu sisi, masyarakat tentunya ikut memikul beban karena semakin banyak pekerja yang dirumahkan.
Oleh sebab itu, Sarman mengatakan, pemerintah tidak boleh lengah dalam pengawasan dan sosialisasi. Perlu ada sanksi yang benar-benar memberikan efek jera bagi mereka yang tidak serius menjalani protokol kesehatan.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Daerah Bogor dan Depok menerapkan jam malam. Kebijakan itu berdampak pada kembali dibatasinya operasional toko ritel modern maupun pusat perbelanjaan. Sarman menilai, langkah itu tak begitu efektif karena yang diinginkan pemerintah saat ini adalah agar ekonomi pulih kembali sembari menangani wabah.
Menurutnya, intensitas tinggi masyarakat dalam berbelanja justru pada sore dan malam hari. Hal itu dilakukan setelah aktivitas pekerjaan sehari-hari. "Jadi menurut hemat kami sejauh protokol kesehatan diterapkan dan diawasi itu sudah sangat penting daripada harus memberlakukan jam malam dan membatasi kegiatan usaha yang tidak berdampak terhadap angka virus corona," katanya.
Sarman pun mengatakan, kemungkinan terjadinya kontraksi ekonomi pada kuartal III 2020 sangat besar sehingga Indonesia mengalami resesi. Kendati demikian, ia berharap agar angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga setidaknya lebih kecil dari kuartal II.
"Mudah-mudahan bisa di bawah minus 2, makanya pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar daya beli masyarakat bisa pada posisi tidak turun," ujarnya.
Dia pun menyarankan agar berbagai bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk barang diubah menjadi bantuan tunai. Menuruntnya, bantuan tunai lebih memiliki dampak luas karena masyarakat bisa membelanjakan sesuai kebutuhan hidupnya. Dampak lain yang akan dirasakan, warung-warung kecil hingga pasar tradisional dapat lebih hidup dan meningkatkan perputaran uang di tengah masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika