REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh lembaga keuangan syariah dinilai prospektif. Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Irene Swa Suryani menyampaikan ada kemungkinan kuota KUR syariah akan ditambah.

"Penyalur KUR syariah baru ada tiga, jadi tidak tertutup kemungkinan porsinya akan bisa ditingkatkan," katanya saat peluncuran KUR BNI Syariah, Kamis (3/9).

Namun demikian, keputusan ini akan selalu dibahas oleh komite kebijakan di Kemenko Perekonomian. Sama halnya dengan proses evaluasi hingga target penyaluran KUR per tahunnya.

Irene mengatakan hingga saat ini dari 43 lembaga keuangan penyalur KUR, baru ada tiga lembaga keuangan syariah. Diantaranya BRI Syariah, Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah, dan yang terbaru adalah BNI Syariah.

Sementara itu, total realisasi penyaluran KUR sampai 30 Juli 2020 baru mencapai Rp 93,53 triliun, atau 53 persen dari target 2020 yang mencapai Rp 176,22 triliun. Secara rinci, penyaluran KUR mikro sebesar Rp 83,80 triliun kepada 1,8 juta dan KUR kecil atau khusus sebesar Rp 19,04 triliun dan KUR hutang sebesar Rp 267 miliar.

Sementara total realisasi subsidinya per 31 Agustus 2020 tercatat ada sebanyak Rp 9,8 triliun atau sekitar 51,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 18,9 triliun. Irene menambahkan akan ada KUR baru yang diluncurkan khusus untuk merespons pandemi Covid-19.

"KUR baru masih proses tapi peraturan menterinya sudah keluar, ini ada KUR Sumi atau super mikro," katanya.

Rencananya KUR Sumi memiliki plafon maksimal Rp 10 juta untuk masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang punya usaha. KUR ini memiliki bunga nol persen sehingga sangat meringankan beban masyarakat terdampak pandemi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika