REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) kembali lanjutkan inspeksi mendadak (sidak) stok pupuk di gudang PT Pupuk Kaltim yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (31/8). Sidak ini bertujuan untuk mengecek ketersedian stok, sehingga secepatnya didistribusikan ke petani dan akhirnya petani tidak kesulitan peroleh pupuk subsidi. Sehari sebelumnya, pengecekan yang sama juga dilakukan di gudang Pupuk Kaltim di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Mentan SYL mengatakan bahwa sidak dilakukan untuk menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani guna mensukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Ia juga turut melakukan pengecekan terhadap sistem distribusi pupuk di Sulsel sehingga para petani tidak menghadapi masalah kelangkaan pupuk.
"Stok pupuk subsidi dalam musim tanam saat ini hingga ke depan cukup. Distibusi pupuk subsidi ke semua Sulawesi Selatan, kita terus pantau dan jamin pupuk sampai ke petani," ujar Mentan saat Sidak gudang PT. Pupuk Kaltim di Makassar tersebut.
Syahrul juga menegaskan aturan penugasan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020.
"Dalam Permentan disebut pupuk bersubsidi didistribusikan untuk petani yang telah bergabung dalam kelompok tani, dan wajib menyusuk eRDKK, dan menggarap lahan paling luas 2 hektare,"katanya.
Syahrul meminta distribusi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan langkah yang efektif sehingga harus didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid.
"Bersama pemerintah daerah, kita mendorong para petani agar ketersediaan pangan terjamin baik di musim tanam I dan sekarang masuk musim tanam II dan musim kemarau sehingga kita pastikan pupuk aman,"ucap Syahrul.
Mentan Syahrul mengatakan tiga hal utama yang diprioritaskan dalam menjamin ketersediaan pangan, yakni penggunaan varietas unggul, ketersediaan pupuk dan ketersediaan jamin. Alokasi pupuk menjadi perhatian utama mengingat sebelumnya masih ada beberapa yang belum mendapatkan distribusi pupuk.
"Bapak Presiden Jokowi sudah perintahkan untuk melakukan perubahan melalui Pupuk Indonesia untuk mendekteksi yag kuat agar sisa stok yang digunakan untuk musim tanam kedua," tuturnya.
Dikesempatan yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Muhammad Hatta menjelaskan Kementan melalui Direktorat Jenderal Pertanian dan Sarana Pertanian (PSP) berkomitmen untuk menguatkan sektor pertanian, salah satunya dengan terus menjamin penyaluran pupuk bersubsidi terutama dalam memenuhi kebutuhan petani di musim tanam kedua tahun 2020 ini.
"Penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani yang tentu saja telah divalidasi berdasarkan by name by address,” katanya. Hatta juga mengatakan bahwa penyaluran kartu tani yang akan berfungsi untuk menebus pupuk bersubsidi secara tertutup. Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari surat edaran KPK.
"Kami optimistis program kartu tani untuk penebusan secara tertutup pupuk bersubsidi akan berjalan baik. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga menekankan mengenai program Kartu Tani ini,"ucapnya.
Selain itu, Hatta menambahkan bahwa penyaluran pupuk subsidi saat ini mencapai 40,78 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 7,9 juta ton pada 2020. Daerah dengan realisasi penyaluran pupuk subsidi terbesar, yakni Jawa Timur sebanyak 674.345 ton, Jawa Tengah sebanyak 546.034 ton, dan Jawa Barat 402.597 ton.
"Ketersediaan pupuk bersubsidi sampai dengan saat ini masih aman, dan distribusinya pun aman. Kita tangani dengan sangat serius karena ini menyangkut masalah ketahanan pangan. Kita bersinergi dengan semua pihak agar pupuk subsidi sampai di petani penerimanya," tutup Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika