REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan tengah menyusun strategi untuk mempercepat realisasi belanja negara pada semester kedua tahun ini. Sejumlah strategi disiapkan lewat instrumen belanja negara demi mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang telah terkontraksi.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Untuk itu Pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.
“Kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Airlangga dalam keterangan pers, Jumat (21/8).
Ia mengatakan, upaya akselerasi belanja pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi kini memang diupayakan dari berbagai aspek. Dari sisi ketenagakerjaan, Program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang kelima yang pendaftarannya akan ditutup pada Ahad, 23 Agustus 2020.
Dari empat gelombang sebelumnya terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang melakukan pendaftaran. Sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dilakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Dari aspek pangan dan pertanian, pemerintah telah berhasil mendorong produk domestik bruto sektor pertanian triwulan II 2020 memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19 persen year on year,” ujarnya.
Hal lain dalam aspek pangan, yakni proyek kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah juga tengah dikembangkan. Ia menuturkan, food estate ini diarahkan dapat membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, untuk mendorong sentimen positif kepada para investor dan mempercepat proses pemulihan ekonomi, dari aspek perniagaan dan industri, pemerintah terus memberikan berbagai fasilitas investasi baik berupa fasilitas perpajakan maupun non-perpajakan. Seperti kemudahan ketersediaan tanah dan kesiapan infrastruktur.
“Selain itu, guna memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor dan impor, khususnya impor bahan baku dan bahan modal, maka pemerintah juga terus mengurangi hambatan impor bahan baku dan penolong khususnya untuk industri yang berorientasi ekspor,” kata Airlangga.
Untuk membantu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ia mengklaim pemerintah telah mempercepat penyaluran dana bantuan produktif UMKM dan pinjaman super lunak Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro untuk pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah tangga yang berusaha.
“Percepatan penyaluran bantuan modal kerja dan pinjaman lunak tersebut akan mempercepat pemulihan usaha mikro dan membantu penyelesaian pekerja yang terkena PHK,” tutur Airlangga.
Dari segi riset dan inovasi, pemerintah segera bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan vaksin dapat segera diperoleh dalam jumlah yang lebih banyak. Kerjasama antar negara dan antar lembaga dalam melakukan uji coba vaksin juga telah dilakukan.
Periode 2020-2024, kata Airlangga, sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) dikerjakan dengan program padat karya yang memberikan tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang. PSN ini meliputi sektor bendungan, irigasi, jalan tol, penyediaan air bersih, sanitasi, bandara, pelabuhan, perkeretaapian, dan infrastruktur kawasan.
Selain upaya percepatan belanja negara, ia menjelaskan, terdapat usulan program yang sedang disiapkan untuk mendukung belanja negara.
Di antaranya, lewat pinjaman PEN daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020), Tambahan dana insentif daerah (DID) untuk program PEN, program padat karya peremajaan sawit rakyat, Pengembangan desa digital dan UMKM digital, penambahan kuota alokasi rogram Kartu Prakerja, Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat, serta program padat karya dalam pembangunan proyek strategis nasional (PSN).
Sementara itu, sejumlah Kementerian dan Lembaga juga mengajukan beberapa usulan program, yakni program Bangga Buatan Indonesia, program beli karet untuk aspal 2020-2021; program beli bahan baku untuk industri kecil dan menengah, program beli diskon produk UMKM, program beli produk rakyat melalui Pegadaian, serta program padat karya penyangga wisata.
"Usulan-usulan program tersebut diajukan karena memenuhi kriteria. Mendorong pemulihan ekonomi. Berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi, dan nilai programnya yang cukup besar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
