REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian terus melakukan pemberdayaan petani. Terutama melalui penguatan kemampuan penyuluh agar rekomendasi inovasi teknologi dapat diterapkan, terutama untuk tanaman padi dan komoditas bernilai ekonomis di daerah irigasi.
BPPSDMP Kementan memacu lewat program Integrasi Partisipasi Pertanian dan Manajemen Irigasi atau dikenal sebagai Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP). Sesuai tujuan IPDMIP, sebagai proyek pemerintah yang dilaksanakan khusus di daerah irigasi, bertujuan mendukung terwujunya ketahanan pangan melalui peningkatan produktifitas dan pendapatan pertanian berkelanjutan.
IPDMIP sebagai sebuah program pembangunan dikelola terintegrasi, melibatkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa Kementan memberikan perhatian serius pada IPDMIP. Sebab, salah satu tujuan IPDMIP, meningkatkan ketahanan pangan karena sangat penting saat ini.
"Melalui kegiatan IPDMIP, kita ingin ketahanan pangan semakin meningkat, sehingga Indonesia bisa mandiri pangan. Pendapatan masyarakat pedesaan di Indonesia bisa turut meningkat," kata Mentan Syahrul seperti dikutip Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi saat membuka kegiatan Workshop Rekonsiliasi Laporan Keuangan On Granting Kuartal I, Sabtu (1/8).
Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Hudori menyebut IPDMIP melaksanakan konsep pendekatan yang mengintegrasikan antarsektor dan antarlevel pemerintahan, titik beratnya pada peningkatan produksi pertanian melalui pengelolaan irigasi partisipatif menjadi satu miniatur bagaimana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi seharusnya berjalan demi tercapainya peningkatan produktifitas pertanian.
Arahan Mentan Syahrul dilaksanakan BPPSDMP Kementan dengan melakukan rancang ulang atau redesign secara bertahap pengembangan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) sebagai ‘call sign’ dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melaksanakan tugas, fungsi dan peran di era industrialisasi 4.0.
Upaya redesign KostraTani pada 2020 memanfaatkan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri [PHLN] pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] pasca pemotongan anggaran APBN 2020 terkait penanganan Pandemi COVID-19 terhadap 723 BPP di 19 provinsi.
"Dari target 723 BPP, maka IPDMIP menjadi mitra PHLN terbanyak mendukung BPP model KostraTani, 480 BPP yang tersebar di 16 provinsi," kata Dedi Nursyamsi pada koordinasi dan sinkronisasi online bertajuk ‘Strategi Pembinaan Model BPP KostraTani 2020’ di Jakarta, Jumat pekan lalu (24/7).
Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling - Up Innitiative (READSI) hanya mendukung 103 BPP di enam provinsi; proyek Youth Entrepreneuship and Employment Support Services Programme (YESS) mendukung 84 BPP di empat provinsi; dan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] hanya 56 BPP di delapan provinsi.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati mengatakan kegiatan IPDMIP dilaksanakan pada 74 kabupaten di 16 Provinsi. Luas total area pertanian 875.249 hektar atau meliputi 778 daerah irigasi dan jaringan irigasi yang direhabilitasi seluas 330.037 hektar.
“Dalam pelaksanaannya, proyek IPDMIP melakukan pemberdayaan SDM, pemenuhan sarana dan infrastruktur irigasi didukung konsultan. Tujuannya, membantu eksekusi kegiatan juga mendukung peningkatan produktivitas, pencapaian ketahanan pangan, dan tentunya kesejahteraan petani,” kata Leli Nuryati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
