Senin 27 Jul 2020 22:36 WIB

Ini 5 Program Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi

Komite mendorong penyaluran bansos dan program padat karya.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Ma
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Ma

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertama kali setelah dibentuk, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjabarkan siasatnya kerjanya. Ada lima program yang diluncurkan sebagai upaya menekan angka penularan Covid-19 dan menanggulangi dampak ekonominya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada lima program kerja yang telah disusun. Program ini dibedakan sesuai dengan tema pekerjaan yang harus dirampungkan. Kelimanya adalah Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia berdaya, Indonesia tumbuh, dan Indonesia bekerja.

Baca Juga

"Indonesia aman antara lain diperlukan adanya akselerasi dari PCR, pelacakan dan karantina. Serta targetkan 8 daerah merah-orange menjadi kuning dan hijau. Kemudian persiapkan masyarakat aman dalam hadapi pilkada untuk 270 daerah di tahun 2020 dan persiapan distribusi obat, vaksin antibodi yang dalam satu tahun ke depan," jelas Airlangga usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (27/7).

Selanjutnya untuk Indonesia sehat, diperlukan langkah percepatan layanan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, dan obat-obatan di dalam negeri. Selain itu Airlangga juga menjelaskan bahwa transformasi sistem kesehatan perlu dilakukan, termasuk pada tubuh BPJS Kesehatan.

"Lantas untuk Indonesia berdaya, mendorong penyaluran bansos dan program padat karya. Dan juga kartu prakerja, subsidi gaji, dan penyaluran kredit modal kerja, dan penjaminan pemerintah dengan prioritas UMKM, termasuk penyaluran 12 juta bantuan ke UMKM sebesar 2,4 juta agar tepat sasaran," katanya.

Presiden Jokowi, ujar Airlangga, juga telah mewanti-wanti jajarannya untuk meningkatkan serapan anggaran di sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Khusus perlindungan sosial, implementasinya baru 38 persen dari seluruh anggaran.

"Tadi juga sudah disetujui pemberian subsidi listrik, untuk selain yang berpenghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai Desember, juga relaksasi abonemen atau biaya listrik di mana aspirasi dari industri dan pariwisata bahwa mereka meminta keringanan untuk pembayaran minimum listrik," katanya.

Kemudian untuk Indonesia tumbuh, pemerintah punya tugas untuk meningkatkan kinerja ekspor dan mendorong perekonomian khususnya di level mikro. Demi mewujudkan target perbaikan perekonomian nasional ini, pemerintah meluncurkan slogan 'Beli Produk Indonesia' demi mendorong konsumsi terhadap produk lokal.

"Program ini antara lain menteri PUPR akan membeli karet dari perkebunan rakyat dan akan dicampur untuk penggunaan aspal dan kemenperin akan melakukan pembelian untuk bahan baku berbagai industri kecil dan menengah. Dan kementerian lain siapkan program lain," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement