REPUBLIKA.CO.ID, BANGKA TENGAH -- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (Ditjen PKH Kementan) melakukan kunjungan ke RPH dan Usaha Penggemukan/Usaha Sapi Tunda Potong di Desa Mangkal Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Usaha penggemukan ini dikelola dengan mendatangkan sapi bakalan dari Jawa Timur dan Lampung.
Dirjen PKH, I Ketut Diarmita menyampaikan, populasi sapi siap potong ada sebanyak 78 ekor. Cara pengelolaannya menggunakan pakan HPT berupa rumput gajah dan odot yang ditanam sekitar 1 Ha serta penggunaan konsentrat yang diproduksi mandiri dengan menggunakan bahan lokal berupa ampas tahu, bungkil sawit, onggok, dedak, molases.
Hasilnya, rata-rata sapi yang dipotong setiap hari sebanyak 2 ekor dengan menggunakan sistem stunning. 1 ekor sapi hasil usaha penggemukannya mencapai bobot hidup 1.057 kg dari jenis Brahman Cross dari bobot awal penggemukan 700 kg.
"Setelah 7 bulan dipelihara sapi tersebut terpilih menjadi hewan kurban Bapak Presiden. Sapi tersebut telah disalurkan ke Masjid Raya Ar Rahman Kabupaten Bangka Tengah," ungkap Ketut.
Lalu, Ditjen PKH juga mengunjungi UPTD Perbibitan Dinas Pertanian Provinsi Bangka bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung. Kunjungan ini dalam rangka meninjau perkembangan sapi BX bantuan Ditjen PKH tahun 2018 yang dialokasikan dan dikelolah oleh UPTD.
Populasi awal 64 ekor induk ditambah bantuan sapi pejantan 5 ekor dari BPTU HPT Sembawa, telah berkembang menjadi 108 ekor. Perkembangan populasi sapi BX tersebut, didukung oleh sistem pengelolaan pakan yang baik. Kebun HPT seluas 10 Ha ditanami oleh rumput gajah, odot, dan gamal sebagai sumber pakan hijauan serta pemberian pakan konsentrat yang diproduksi mandiri dengan bahan baku lokal.
"Setelah melihat adanya perkembangan sapi yang baik di Bangka Belitung sekaligus berkomitmen dengan slogan Bangka Belitung sebagai daerah lumbung pangan asal ternak 2022, Ditjen PKH menyarankan adanya dukungan alokasi APBN guna mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada," tandas Ketut.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga menerangkan, jika mengisi 20 persen dari lahan sawit yang ada, maka masalah daging sapi bisa ditekan, bahkan diselesaikan. Ia menyebut dalam waktu dekat, Kementan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan para pimpinan daerah, untuk dijadikan advisor dalam mensukseskan program integrasi sawit-sapi ini.
Lebih lanjut, Mentan SYL menegaskan bahwa membangun pertanian khususnya mewujudkan swasembada daging sapi adalah tanggung jawab berbagai pihak. Misalnya, gubernur, bupati dan semua pemerintah daerah serta para pelaku usaha, sehingga semuanya harus bersinergi.
“Oleh karena itu, diplomasi pertanian sangat penting dengan eksternal kementan. Koordinasi dengan swasta, pemerintah daerah dan stakeholder lain sangat penting. Untuk kepetingan rakyat harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi di lapangan,” kata Mentan SYL.
Mentan Syahrul juga mengingatkan bahwa swasembada pangan khususnya daging dapat diwujudkan dengan berorientasi bisnis dan harus memikirkan pasar. “Selama ini swasembada sulit dicapai atau tidak jalan karena tidak memikirkan pasar. Kita sering hanya memikirkan budidaya atau onfarm-nya saja tanpa memikirkan bisnisnya," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
