REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyarankan pemerintah daerah mendukung pembukaan pasar di daerah-daerah tertentu. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kerumunan di masa normal baru.
"Saya melihat mestinya bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa pemerintah daerah justru mendukung pasar-pasar tertentu misalnya pasar di lingkungan RW sehingga tidak terjadi kerumunan," ujar Aviliani dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (9/6).
Selain itu dia juga menambahkan pemerintah daerah memiliki kewajiban sebenarnya dalam memberikan dukungan terhadap kebutuhan pokok. "Kalau dibuka dengan pasar, saya agak takut akan terjadi banyak sekali penularan yang terjadi di tempat umum. Kalau sudah bicara masyarakat di tempat umum jika tidak ada protokol yang sangat ketat serta penegakan hukum atas protokol tersebut ini berbahaya sekali," katanya.
Ekonom Indef tersebut mengkhawatirkan terkait protokol kesehatan ini adalah kita tidak memiliki aspek penegakan hukumnya untuk menjalankan protokol tersebut. Sehingga bisa berisiko memicu gelombang dua pandemi Covid-19. Ini bahaya karena orang menyepelekan penggunaan masker, perlindungan kesehatan yang akhirnya bisa berdampak pada perekonomian.
Padahal dengan adanya pelonggaran PSBB para investor mulai percaya, jadi artinya jangan sampai terjadi gelombang dua Covid. Kalau sampai terjadi gelombang dua maka kepercayaan investor akan menurun.
"Ini yang menurut saya harus dijaga oleh karena itu pemerintah harus melibatkan sampai dengan tingkat RT/RW dan tempat-tempat umum seperti pasar harus ada yang betul-betul menjalankan tugas, kalau tidak penularannya akan masif," ujar Aviliani.
Dia lebih takut kembali ke masa diberlakukannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ketimbang apakah perusahaan akan menaikkan harga di masa normal baru.
Sebelumnya Kantor Staf Presiden menyebut pemerintah nantinya akan menyiapkan anggaran untuk membuat pasar tradisional tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19 di era new normal atau tatanan normal baru. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan apakah nanti ada anggaran untuk drainase, membuka lahan baru supaya ada pengaturan jarak antar pedagang, penyediaan tempat cuci tangan bagi konsumen yang datang, dan sebagainya.
Hal-hal semacam itu tentunya menjadi perhatian karena yang paling penting adalah saat ini tempat-tempat publik harus melaksanakan protokol kesehatan dengan infrastruktur yang siap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika