REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah penularan wabah Covid-19 yang meluas, masyarakat diimbau bahkan diwajibkan untuk tinggal di rumah dan perubahan tersebut ternyata berdampak luas di banyak sektor, khususnya pangan sehingga perlu adanya strategi agar penyediaan pangan kokoh.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pandemi Covid-19 sudah ada bersama dengan kehidupan sehingga masyarakat harus segera beradaptasi dengan segala hal baru. Salah satunya mengenai strategi penyediaan bahan pangan yang harus disinergikan dengan protokol kesehatan saat ini.
“Covid-19 dengan berbagai dampak yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bahkan telah merubah paradigma. Oleh karna itu, kebijakan- kebijakan baru harus kita tata untuk menjawab tantangan di era new normal,”kata Mentan saat memberikan materi pada acara Webinar Strategi Ketahanan Pangan do Era New Normal Pandemi Covid-19 bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria pada Selasa (9/6).
Dalam webinar itu, Mentan memaparkan terkait strategi Kementerian Pertanian (Kementan) menghadapi ketersedian pangan di masa pandemi dan era New Normal hingga agenda dalam jangka panjang yang menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tukar petani.
Lebih khusus saat ini, Kementan fokus meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilisasi harga, mengembangkan buffer stock dan intervensi pasar melalui operasi pasar. “Pandemi ini mampu mengganggu produksi pertanian yang juga membatasi pergerakan orang sehingga saat ini ada isolasi mandiri, pembatasan wilayah, distribusi yang bersoal sehingga harus segera kita tangani bersama,” katanya.
"Untuk menjawab tantangan saat ini, perlu adanya strategi yang saling membangun dari sisi pelaksana, pembiayaan dan pengawasan sehingga kebijakan yang dijalankan lebih efektif dan efesien,” pinta Syahrul.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mendorong Kementerian Pertanian untuk terus melakukan pengembangan program ketahanan pangan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Meskipun kondisi saat ini bisa dibilang sulit karena Kementan sendiri mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar , namun pengembangan inovasi harus dilakukan dengan mengandalkan efisiensi anggaran yang terbatas.
Menurutnya saat ini, refocusing kegiatan dan Realokasi anggaran menjadi penting dalam rangka menghadapi musim tanam dan antisipasi krisis pangan. Namun anggaran Kementan mengalami efisiensi, sehingga perlu dirumuskan kebijakan yang tepat.“Sebenarnya sangat disayangkan anggaran Kementan di masa pandemi ini mengalami pemotongan karena harusnya anggaran ditambah mengingat sektor pangan ini sangat penting,” kata Sudin.
Sudin mengatakan tantangan yang sedang dihadapi Indonesia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat guna menjamin ketahanan pangan dan disisi lain juga berperan terhadap pemulihan ekonomi. Menurutnya, dalam situasi ini pertumbuhan ekonomi rendah dan mengalami penurunan maka sektor pertanian harus didorong menjadi penggerak ekonomi nasional. Artinya, pertumbuhan pertanian harus lebih dipacu.“Pendapatan petani dan masyarakat pedesaan harus ditingkatkan agar daya beli rakyat terjaga,” katanya.
Sudin menuturkan peningkatan cadangan pangan nasional untuk antisipasi kelangkaan pangan dan mendukung program bantuan pangan pokok dari pemerintah namun pemerintah juga harus menjamin produksi petani dapat diserap pasar sehingga petani memiliki rasa aman dalam memproduksi pangan.
“Jaminan sarana produksi dan pemasaran hasil agar kegiatan usaha tani dan pemasaran berjalan lancar sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dan petani tidak mengalami kerugian,”tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arief Satria mendukung kebijakan pemerintah yang kini sedang diimplementasikan Kementan dibawah komando Syahrul Yasin Limpo, diantaranya terkait penyediaan pangan melalui terobosan yang cukup beragam seperti pemanfaatan pekarangan, membangun ketahanan pangan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga skala negara.“Saya mendukung kebijakan mewujudkan kemandirian pangan yang saat ini sedang dilaksanakan melalui gerakan produksi skala rumah tangga, regenerasi petani melalui petani millenial, serta inovasi pertanian 4.0,” katanya.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dalam memberi perlindungan untuk petani yakni kebijakan logistik agromaritim dan rantai pasok pangan dengan melibatkan BUMN pangan, koperasi dan swasta nasional, sistem logistik baru ini perlu inovasi berbasis teknologi 4.0, khususnya block chain.“Memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaring pemasaran daring, stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan, serta perlu skema perlindungan dan jaring pengaman sosial,” terangnya.
Ia juga menerangkan bahwa dalam 10 tahun kedepan, buruh tani di Indonesia akan sangat berkurang, karna anak-anak petani sudah menjadi kaum intelektual yang pasti sudah tidak mau menjadi butuh tani.“ Kita perlu mempersiapkan teknologi saat ini sehingga dalam 10 tahun kedepan saat butuh tani sudah berkurang kita bisa tetap produksi pangan,”tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika