Rabu 20 May 2020 09:43 WIB

Menkop : Pelaku UMKM Harus Mendapat Pembekalan IT

Saat ini sudah ada pergeseran pemasaran produk UMKM dari offline ke online.

Rep: iit septyaningsih/ Red: Hiru Muhammad
Pelaku UMKM melakukan registrasi saat berpartisipasi dalam program gerakan meng-online-kan 100.000 UMKM, di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, Jumat (31/3).
Foto: Mahmud Muhyidin
Pelaku UMKM melakukan registrasi saat berpartisipasi dalam program gerakan meng-online-kan 100.000 UMKM, di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, Jumat (31/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menegaskan, setelah menerapkan sejumlah relaksasi kredit, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak Covid-19, perlu mendapat bantuan lain. Di antaranya pembekalan keahlian di bidang teknologi informasi (IT). 

"Saat ini sudah ada pergeseran pemasaran produk UMKM dari offline ke online. Hanya saja jumlahnya baru 8 juta UMKM, atau 13 persen yang masuk ke online," ujar Teten dalam diskusi virtual di Jakarta pada Selasa, (19/5).

Setelah UMKM berjualan lewat online pun,  mereka masih harus tetap dan akan bersaing dengan seluruh merek besar di platform digital itu. Maka, lanjutnya, dalam fase pemulihan nanti, Kemenkop berencana menggenjot transformasi UMKM dari offline ke online. 

Demi mewujudkannya, kementerian menggandeng sejumlah platform besar. Ada pula beberapa perusahaan yang menjadi hub, dan siap memasarkan produk UMKM ke mancanegara.

Teten menyebutkan, langkah awal yang dilakukan pemerintah saat ini dalam membantu keberlangsungan bisnis UMKM, yakni mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos). "Di saat seperti ini, kalau UMKM diberi pembiayaan dari perbankan, maka mereka akan menjadi debitur hitam yang namanya di-black list, dan nantinya tidak bisa lagi meminjam dari bank," katanya.

Dirinya melanjutkan, sampai September 2020, pemerintah masih mempunyai sumber pendanaan. Hanya saja setelah September, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin terbebani dan sulit menerbitkan surat utang.

Jadi demi menjaga keberlangsungan UMKM, Teten mengatakan, kini antarkementerian sudah diminta oleh Presiden Joko Widodo membentuk struktur pemulihan bagi dunia usaha. "Kami bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau stimulus pembiayaan lewat perbankan. Semua UMKM yang terdampak Covid-19 akan menerima fasilitas pemulihan," tegasnya.

Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto menilai, pemerintah harus membentuk program pendampingan bagi UMKM supaya bisa kembali menjalankan bisnis di tengah pandemi Covid-19. Berbagai pelatihan menggunakan digital juga sudah harus diperkenalkan.

"Pelatihan teknik produksi, pemasaran dan akuntansi menggunakan perangkat digital sudah harus dikenalkan kepada pelaku UMKM. Sebab perilaku konsumen berubah dengan adanya situasi normal baru," kata Ryan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement