REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembiayaan defisit fiskal pemerintah sebesar Rp 1.400 triliun disebabkan banyaknya stimulus dan insentif fiskal yang diberikan pemerintah. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan pemberikan stimulus dan insentif fiskal yang terlalu banyak dari pemerintah menekan potensi pendapatan negara.
"Hal ini perlu diperhatikan apakah insentif fiskal ini banyak dinikmati perusahaan besar, dan bagaimana efektivitas ke perekonomian karena kalau kita bicara insentif fiskal seperti belanja pajak 2018 lalu karena pemerintah rajin memberikan tax holiday allows maka belanja pajak tembus Rp 221 triliun. Tapi efek ke ekonomi dan serapan ekonomi tidak optimal jadi jangan sampai kejadian lagi, sehingga defisitnya berat," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (29/4).
Dari sisi belanja, lanjut Bhima, kebutuhan stimulus ekonomi menyebabkan defisit yang besar, sehingga pembiayaan defisit fiskal juga tinggi di atas Rp 1.000 triliun.
"Nah pembiayaan tinggi ada beberapa risikonya, pertama biaya penyelematan krisis sangat mahal dan utang tenor panjang-panjang misal Global Bond hingga 2050. Jadi kalau melihat beban yang cukup panjang, dikhawatirkan ongkos krisis 2020 akan membebani APBN sampai lima puluh tahun ke depan," jelasnya.
"Kemudian membuat beberapa belanja misal perlindungan sosial akan dipangkas ketika pemerintah terhimpit beban untuk bunga dan cicilan pokok," ucapnya.
Sebelumnya Bank Indonesia mencatat total pembiayaan defisit fiskal pemerintah mencapai Rp 1.400 triliun. Nantinya pembiayaan tersebut akan dipenuhi pinjaman dari lembaga dunia dan pasar obligasi.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo merinci sebanyak Rp 500 triliun pembiayaan defisit fiskal akan dibiayai dari saldo kas pemerintah yang ada di Bank Indonesia dan perbankan, dana Badan Layanan Umum (BLU), pinjaman Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia serta penerbitan obligasi.
“Dari pemenuhan tersebut, sisanya pembiayaan defisit fiskal pemerintah menjadi Rp 900 triliun. Sementara sebanyak Rp 225 triliun sudah dikeluarkan, sehingga kini jumlah pembiayaan defisit fiskal menjadi Rp 775 triliun,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurutnya dari total sebesar Rp 775 triliun, sekitar Rp 150 triliun akan digunakan untuk pemulihan ekonomi. Kemudian sebanyak Rp 100 triliun akan ditopang dari kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia, sehingga perbankan dapat menyerap Surat Berharga Negara (SBN).
“Sisanya lagi Rp 425 triliun akan dipenuhi melalui lelang SBN. Kalau kami hitung sisa lelang sampai akhir tahun kebutuhannya dari lelang tidak melonjak,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika