REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada kemungkinan menutup sembilan kantor perwakilannya di luar negeri. Hal itu karena, anggaran BKPM yang sebelumnya Rp 585,4 miliar dipotong menjadi Rp 394,2 miliar. 

"Jika surat (pemotongan anggaran) ini dipakai oleh Menkeu, saya pastikan perwakilan BKPM di sembilan negara, tidak menutup kemungkinan akan kami pulangkan," ujar Bahlil dalam rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara virtual, pada Kamis, (23/4).

Ia menjelaskan, anggaran yang tersedia tidak cukup bila harus membiayai operasional kantor di dalam negeri dan di luar negeri. "Anggaran Rp 394 miliar itu, untuk biayai operasional kantor dan gaji kantor di luar negeri saja tidak cukup," kata Bahlil.

Bahlil berharap, Menkeu bisa mengurangi pemotongan anggaran terhadap BKPM. BKPM sudah mengirim surat usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan. 

"Kami memohon jangan dipotong Rp 191 miliar tapi Rp 61 miliar saja. Sebab dampaknya ke operasional dan kinerja BKPM," kata dia.

Perlu diketahui, tahun ini BKPM ditargetkan bisa mencatat realisasi investasi sebesar Rp 886 triliun.  Hingga kuartal pertama 2020, investasi yang sudah terealisasi sebesar Rp 210,7 triliun. 

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad menilai, dengan sisa anggaran tersebut, memang tidak mudah bagi BKPM mencapai target realisasi investasi. "Menkeu kalau potong anggaran lihat-lihat juga urgensinya," ujar dia pada kesempatan serupa. 

Dalam mencapai target investasi itu, menurutnya, diperlukan keberpihakan pemerintah juga strategi. "Jadi rasional juga tolong kalau mau potong anggaran," ujar Daeng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika