REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penghentian operasional KRL Commuter Line sebagaimana permintaan kepala daerah tidak semudah membalikkan tangan.

Kepala daerah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan agar operasional kereta rel listrik (KRL) dihentikan sementara selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di daerah tersebut selama 14 hari.

"Kalau soal mau menutup KRL, kita lihat kan nggak kayak membalikkan tangan," kata Luhut yang juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim dalam jumpa pers melalui konferensi video di Jakarta, Selasa (15/4) malam.

Menurut Luhut, penghentian operasional KRL juga diharapkan tidak mengganggu arus kebutuhan logistik yang memang dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini.

"Karena kalau orang nggak bisa traveling (bepergian) padahal yang penting, kan ndak bagus juga. Jadi misalnya menyangkut logistik, kita ndak mau logistik itu sampai terganggu," katanya.

Luhut sendiri mengaku dirinya telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai masih penuhnya angkutan KRL Commuter Line yang beroperasi di Jabodetabek itu.

Ia juga meminta agar ada evaluasi terkait masih banyaknya orang yang masuk ke Jakarta di tengah pemberlakuan PSBB. "Kalau tadi Pak Gubernur DKI, Pak Anies bicara sama saya, jadi kami koordinasikan baik baik saja. Mengenai KRL ini, saya bilang Pak Anies, 'Tolong juga dilihat kenapa masih banyak orang yang ke Jakarta'," katanya.

Sebelumnya, usulan penghentian sementara operasional KRL tersebut telah disampaikan dalam rapat pimpinan lima daerah di Bodebek bersama PT KAI dan PT KCI selaku operator commuter line pada Senin (13/4) sore. Penghentian sementara operasi KRL dinilai agar PSBB bisa berjalan dengan efektif dan penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan trennya diharapkan menurun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika