REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia (Persero) mendukung keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengusulkan satu persen dividen BUMN dikelola Kementerian BUMN. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, sebagai BUMN, Garuda Indonesia akan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan Kementerian BUMN.
Meski begitu, Irfan belum bisa menyampaikan lebih lanjut lantaran gagasan tersebut masih berupa usulan. "Setuju saja," ujar Irfan saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Selasa (14/4).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan perubahan dalam penggunaan dividen dari BUMN. Erick berharap satu persen dari setoran dividen BUMN diberikan kepada Kementerian BUMN.
"Mudah-mudahan goal, ke depan kementerian ini akan hidup karena apa, karena kalau dividennya (dari perusahaan-perusahaan) makin besar, maka kita dapat satu persen. Itu yang kita gunakan," ujar Erick dalam konferensi video di Jakarta, Senin (13/4).
Erick tak ingin, Kementerian BUMN hanya sekadar mengandalkan APBN. Ia berharap rencana ini memberikan suntikan motivasi bagi para pekerja di Kementerian BUMN.
"Ke depan, kita nggak mau hanya terima anggaran APBN terus-menerus yang mengakibatkan kinerja kita tidak bisa didata dengan baik," ucap Erick.
Dengan adanya tambahan dana dari satu persen dividen, Erick menilai Kementerian BUMN bisa memberikan apresiasi bagi para pekerja yang telah memberikan hasil terbaik.
"Jadi ada apresiasi, bukan hanya bulanan, tapi mungkin nanti ada tambahan-tambahan," katanya.
Erick menilai pandemi Korona membuat Kementerian BUMN mempelajari sesuatu yang baru dalam meningkatan kinerja BUMN.
Erick berharap ke depan lebih banyak perusahaan pelat merah yang mampu berkancah di dunia internasional. Erick menilai BUMN lain harus bisa mengikuti jejak PT Pertamina (Persero) yang sudah lebih dahulu go global dan memiliki cukup banyak aset sumur di luar negeri.
"Kapan lagi kita bisa tancapkan bendara merah putih di luar, Karena covid ini mengajarkan kita supaya tidak tergantung dengan bangsa lain walaupun bukan berarti kita anti asing. Banyak sekali yg kita pelajari dari covid 19, seperti bagaimana rantai pasokan terganggu," lanjutnya.
Erick juga mendorong BUMN mengubah cara pandang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Erick tak ingin BUMN terjebak pada layanan birokrasi semata dan mengabaikan aksi korporasi.
Erick meminta adanya keseimbangan dari sisi bisnis perusahaan dan layanan publik. "Kalau nggak siap, apa yang kita pelajari tujuh bulan ini dengan pakar indenpenden, kenyataannya sangat menyedihkan, 68 persen BUMN ini bahkan dianjurkan konsolidasi. Hanya 10 persen yang siap berdiri tegak, yang lainnya tidak siap," kata Erick.
Erick mengaku terus mendorong Kementerian BUMN mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karenanya, Erick mengedepankan pentingnya akhlak sebagai pondasi utama membangun BUMN.
"Kita berharap pondasi kita, akhlak, harus segera dijalankan," ucapnya.
Erick menjabarkan arti kata akhlak juga meliputi Amanah, Kompetensi, Harmonis, Loyalitas, Adaftif, dan Kolaborasi. Erick meyakini dengan berpegang teguh pada poin-poin tersebut, BUMN dapat berkembang menjadi besar dan memberikan lebih banyak manfaat bagi bangsa.
"Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan hari ini bisa jadi kebijakan ke depan yang baik, supaya slogan BUMN untuk Indonesia bukan hanya slogan dan pondasi akhlak benar-benar bisa kita terapkan," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika