REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha untuk bersama-sama menghadapi tekanan ekonomi akibat Covid-19. Jokowi pun meminta perusahaan untuk sekuat tenaga menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di tengah masa sulit ini.
"Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus ahdapi bersama-sama. Saya mengajak pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya," ujar Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (9/4).
Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menyusun sejumlah insentif bagi perusahaan untuk meringankan beban usahanya. Stimulus yang diberikan kepada dunia usaha antara lain penggratisan PPh 21 bagi pekerja sektor pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta per tahun.
Kemudian, pembebasan PPN impor untuk pengusaha yang melakukan impor dengan tujuan ekspor, terutama bagi industri kecil dan menengah.
Pemerintah juga mengurangi PPh 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu dan memberikan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) bagi industri kecil dan menengah. Selanjutnya, pemerintah mempercepat restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
Selain kepada pengusaha, insentif juga disiapkan untuk masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonominya terdampak Covid-19. Bantuan sosial tambahan pun disiapkan, berupa paket sembako bagi masyarakat terdampak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir kembali anggaran-anggaran yang terrsedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memeprluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program pada karya," jelasnya.
Melalui Polri, pemerintah akan meluncurkan 'Program Keselamatan' yang ditujukan bagi pengemudi taksi, bus, truk, dan kernet. Mereka semua akan mendapat program pelatihan kerja dan insentif dengan total nilai Rp 600 ribu per orang per bulan, selama tiga bulan.
"Ini seperti kartu prakerja, yakni program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan. targetnya 197 ribu pengemudi. Anggarannya Rp 360 miliar," jelas Presiden.
Selain memberikan bantuan kepada para pengemudi taksi, bus, truk, dan kernet, pemerintah juga telah mengumumkan pemberian jari pengaman sosial dalam berbagai wujud. Di antaranya, program keluarga harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, dengan total anggaran Rp 37,4 triliun.
Kedua, penyaluran kartu sembako murah kepada 20 juta penerima. Per orang akan mendapatkan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan dan total anggaran Rp 43,6 triliun.
Ketiga, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran kartu prakerja. Sasarannya adalah 5,6 juta orang, dengan nilai insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per orang selama 4 bulan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20 triliun.
Keempat, pembebasan tarif listrik bagi 24 pelanggan 450 Va dan diskon 50 persen tarif untuk 7 juta pelanggam 900 Va. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3,5 triliun.
"Selanjutnya, dalam minggu ini pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru," kata Jokowi.
Bantuan sosial bentuk baru yang dirancang adalah paket sembako senilai Rp 600 ribu per keluarga per bulan, selama tuga bulan ke depan, untuk warga Jabodetabek. Rinciannya, 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK di DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Total anggaran yang disiapkan adalah Rp 3,2 triliun untuk Jabodetabek.
"Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bansos tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Sebesar Rp 600 ribuper bulan selama 3 bulan dan total anggaran Rp 16,2 triliun," imbuh Presiden.
Selain itu, bantuan sosial juga akan memanfaatkan sebagian alokasi dana desa. Bansos dengan dana desa ini akan menyasar 10 juta keluarga dengan indeks nominal Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 21 triliun.
"Sejalan dengan hal tersebut kita akan perkuat program padat karya tunai di kementerian yang total anggarannya Rp 16,9 triliun," jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika