Jumat 03 Apr 2020 14:06 WIB

Erick: Subsidi Listrik, BBM dan Elpiji Langsung ke Rakyat

Skema pemberian subsidi langsung ini diputuskan paling lambat awal 2021.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Nidia Zuraya
Menteri BUMN Erick Thohir.
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Menteri BUMN Erick Thohir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha  Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pemerintah bakal menerapkan kebijakan subsidi energi yang baru ke depan. Kata Erick, subsidi listrik, minyak, dan elpiji, nantinya akan langsung disalurkan kepada masyarakat dan tidak lagi melalui BUMN.

Kata Erick, keputusan ini diambil usai rapat antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membahas kebijakan energi ke depan. Erick menyampaikan kebijakan ini akan diumumkan oleh Menkeu Sri Mulyani pada pertengahan tahun, akhir tahun, atau awal 2021.

Baca Juga

"Kemarin kita sudah rapat dengan menkeu dan menteri ESDM mengenai kebijakan energi ke depan dan prioritas dari subsidi. Kebijakan ke depan kita ingin perusahaan BUMN tidak terima subsidi, subsidinya biar langsung ke rakyat," ujar Erick saat konferensi digital di Jakarta, Jumat (3/4).

Erick menyebut kebijakan ini mendorong BUMN-BUMN untuk lebih fokus dalam peningkatan kinerja perusahaan. Erick juga berharap kebijakan subsidi langsung ke rakyat mampu mencegah window dressing di bursa saham.

"Ini bagian dari transparansi supaya perusahaan BUMN benar-benar jadi korporasi yang mikirin korporasi dan bagian mengubah paradigma pimpinan direksi BUMN," ucap Erick.

Tak hanya subsidi pada sektor BUMN energi, Erick juga tengah mengkaji kebijakan serupa untuk sektor pupuk. Erick mengaku akan melakukan pembahasan dalam satu-dua pekan sebelum mengambil keputusan agar subsidi pupuk tak lagi lewat BUMN dan langsung ke rakyat sebagaimana subsidi energi.

"Habis ini, terus terang yang akan kita pelajari pupuk. Kementerian BUMN sekarang akan pelajari pupuk, kita akan ada rapat khusus mengenai pupuk supaya kita bisa pastikan. Kita juga ada koordinasi dengan kementerian lain," kata Erick.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement