REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kebijakan social distancing atau menjaga jarak yang dikedepankan pemerintah dinilai lebih baik dan masih dapat menggerakkan perekonomian dibandingkan wacana penutupan atau lockdown.
"Paling tidak social distancing masih bisa menggerakkan ekonomi alur barang dan jasa dan masyarakat tetap diberi akses ke berbagai kegiatan ekonomi dengan cara-cara social distancing yakni menjaga jarak 1,5 meter," ujar Tauhid Ahmad di Jakarta, Rabu (18/3).
Dia mengatakan bahwa social distancing beda dengan lockdown, social distancing itu isinya mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain dianggap mampu mengurangi kontak tatap muka langsung, seperti menghindari tempat-tempat umum, seperti mall, bioskop, kegiatan olahraga bersama, dan sebagainya,
Namun, lanjut Tauhid, jika kebijakan lockdown diterapkan justru bisa menimbulkan hal dan konsekuensi sebaliknya di mana kebijakan tersebut justru dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam fase krisis ekonomi.
"Konsekuensi penutupan maka kita akan memasuki fase krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi akan drop di bawah empat persen bahkan lebih buruk," kata Direktur Indef tersebut.
Dia mengambil contoh jika Jakarta yang merupakan pusat segalanya dengan pusat jasa keuangannya menyumbang 45 persen terhadap PDB dan kemudian menjadi pusat jasa perusahaan yang menyumbang 68 persen juga kepada PDB , diterapkan kebijakan lockdown maka dampaknya sangat besar terhadap perekonomian nasional.
"Saya kira pendekatan social distancing lebih baik dibandingkan lockdown untuk saat ini meski pelaksanaannya harus didukung dan dilakukan oleh kesadaran masyarakat sendiri," kata Tauhid Ahmad.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menyebut langkah social distancing atau menjaga jarak antarsatu dengan yang lain menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam situasi mewabahnya COVID-19.
Presiden mengatakan, dengan kondisi tersebut, sudah saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta beribadah di rumah. Presiden juga mengajak seluruh rakyat bekerja sama, saling tolong menolong, bersatu padu, bergotong-royong menangani COVID-19.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh mengambil kebijakan lockdownkarena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
Menurut Presiden Jokowi, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam.Hal itu, kata dia, tidak lain agar seluruhnya efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika