Selasa 25 Feb 2020 14:28 WIB

Bailout Masih Jadi Opsi Penyelamatan Jiwasraya

bailout akan diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kemenkeu.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Nidia Zuraya
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Foto: Antara/Galih Pradipta
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersama DPR masih mencari cara untuk mengatasi permasalahan PT Asuransi Jiwasraya, baik dari sisi penyehatan korporasi maupun pengembalian polis nasabah. Dalam perjalanannya, bailout atau pemberian dana talangan dari pemerintah, menjadi salah satu opsi yang muncul.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menuturkan, bailout masih menjadi pilihan yang dibahas di tingkat pemerintah bersama DPR. "Masih opsional, jadi kita belum putuskan," ujarnya ketika ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2).

Baca Juga

Merujuk pada skema selama ini, bailout akan diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang biasa dilakukan Kementerian Keuangan kepada BUMN tertentu. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang APBN 2020, Jiwasraya tidak menjadi salah satu BUMN yang akan disuntik PMN.

Tiko pun masih belum bisa menjelaskan skema secara detail. Ia juga tidak menyebutkan perkiraan nominal bailout yang akan diberikan kepada Jiwasraya.

Tiko menyebutkan, bailout bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kementerian BUMN harus berdiskusi dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara sekaligus Komisi XI sebagai mitranya. Di sisi lain, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dibutuhkan.

Tapi, Tiko memastikan, pemerintah bersama DPR akan menentukan opsi yang dirasa paling tepat untuk menyehatkan Jiwasraya dan mengembalikan polis nasabah. "Kita arahkan, bagaimana opsi yang terbaik untuk keadilan masyarakat," tuturnya.

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko pun masih belum dapat menjelaskan opsi penyelamatan Jiwasraya dengan detil. Ia hanya menyebutkan, masih banyak opsi yang berada di meja pemerintah dan DPR. Opsi ini akan dibahas selama sebulan mendatang.

Dari opsi yang sudah ada saat ini, Hexana menuturkan, belum ada pilihan yang dimatangkan. "Sebulan ini (prosesnya)," katanya.

Selain bailout dari APBN, sudah muncul beberapa opsi dalam rangka penyelamatan Jiwasraya. Di antaranya, pembentukan asuransi holding BUMN dan optimalisasi aset Jiwasraya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement