REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, selama ini BKPM mempromosikan investasi, namun tidak memiliki peta identifikasi, maupun peta inventarisasi Sumber Daya Alam yang akan dipromosikan. Maka bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pihaknya sepakat bisa merancang peta tersebut tahun ini.

"Mohon arahan Pak presiden, Menkeu bisakah kita buat program agar kemudian kita melakukan marketing ke negara lain tidak seperti mengarang bebas. Selama ini kita mengarang bebas dengan Indonesia kaya, punya penduduk 270 juta jiwa, tapi begitu ditanya tambangnya di mana, izinnya di mana, nggak punya kita," tutur dia di depan Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta, Kamis, (20/2).

Bahlil bercerita, saat menjadi pengusaha, ia selalu datang ke investor membawa proposal lengkap. Sementara kini justru pemerintah tidak memilikinya.

"Jadi mohon sebelum kita diketawain sama Korea dan sama Malaysia. Kalau bisa mohon arahan bapak untuk bisa kita adakan Pak," kata Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil pun menyebutkan, rapat harmonisasi dengan para DPMPTSP, menghasilkan tiga rekomendasi."Kemarin kami sudah rapat sampai malam, jadi kita buat, selama ini kan kebijakan pemerintah pusat selalu dipaksakan ke daerah, kadang-kadang kita tidak mengerti apa maunya daerah. Jadi kami rapat sama mereka melahirkan banyak poin tapi ada tiga poin penting," ujar dia.

Poin pertama, lanjutnya, DPMPTSP merasa seperti anak tiri di negara ini. Sebab mereka tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin itu nggak pernah ada DAK-nya. Begitu saya menyampaikan tidak ada dana DAK-nya ibu Menkeu Sri Mulyani langsung ketawa tersipu-sipu di atas. mudah mudahan ada kabar baik utk teman teman," tutur Bahlil. Ia menambahkan, khusus DPMPTSP di provinsi, mendapat dana dekon dari BKPM.

Rekomendasi kedua, Bahlil meminta Presiden Joko Widodo memberikan harapan kepada DPMPTSP. Sebab, baik gubernur, bupati, maupun walikota, selalu menjadikan mereka dinas kelas tiga bukan kelas satu.

"Padahal arah kebijakan Presiden ini investasi yang merupakan 76 persen pendapat negara, mohon dikoreksi ibu Menkeu, itu datangnya dari pajak, kalau nggak salah pajak badan. Motor penggeraknya adalah dinas PMPTSP, ini juga keluhan mereka," katanya.

Poin ketiga, Bahlil mengungkapkan, DPMPTSP takut dikriminalisasi. "kalau boleh, lewat Undang-Undang Omnibus Law kami mohon kiranya kepala dinas yg meneken semua izin dilindungi Pak. kalau persoalan administrasi mohon jangan dipidanakan tapi kalau korupsi sikat saja Pak, karena mmg mereka harus tanggung jawab pada perbuatannya," tegas Bahlil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika