REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah disarankan melakukan diversifikasi pasar ekspor dan impor untuk mengantisipasi efek virus korona di Cina terhadap neraca dagang Indonesia. Perluasan pasar penting agar Indonesia tak terlalu bergantung pada Negeri Tirai Bambu.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho memprediksi, efek penyebaran virus korona terhadap neraca dagang Indonesia akan terasa pada Februari. Dampaknya terasa dari dua sisi, baik itu ekspor maupun impor.
Menurut Andry, virus korona bisa menimbulkan dampak mengkhawatirkan terhadap kinerja perdagangan. Sebab, ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap Cina terbilang tinggi. Khususnya, untuk bahan makanan. Hal ini karena Indonesia kerap mengimpor beberapa komoditas yang dibutuhkan banyak orang seperti bawang putih.
"Efeknya nanti besar jika pasokan komoditas pangan terganggu karena sangat memberikan pengaruh ke inflasi dan daya beli masyarakat," katanya saat dihubungi Republika, Senin (17/2).
Dari sisi ekspor, hal yang perlu diwaspadai adalah penurunan permintaan dari Cina. Penyebaran virus korona diketahui turut membuat ekonomi domestik mereka menjadi lesu, sehingga tingkat permintaan terhadap produk-produk negara lain menjadi ikut melemah. "Permintaan komoditas andalan kita, seperti CPO (minyak kelapa sawit) dan karet bisa jadi akan menurun," tutur Andry.
Untuk mengantipasi dampak lebih lanjut, pemerintah perlu mencoba melihat negara importir mana yang dapat menyubstitusi komoditas pangan dari Cina. Namun, pemerintah harus bisa memastikan negara tersebut dapat memenuhi pasar Indonesia.
Saran serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal. Ia menganjurkan pemerintah mengurangi ketergantungan hubungan dagang dengan Cina. Ia menilai, perdagangan Indonesia hampir 100 persen bergantung ke Cina. Hal ini dapat terlihat dari impor bahan baku ataupun konsumsi yang tinggi dari Cina.
Dari sisi ekspor pun, menurut Faisal, Cina menjadi salah satu pasar utama produk Indonesia. Wisatawan mancanegara asal Cina juga tercatat sebagai kontributor terbesar kedua sepanjang 2019 setelah Malaysia.
Apabila dominasi hubungan dagang ini terus dilanjutkan, Faisal cemas ekonomi Indonesia semakin tergantung dengan ekonomi Cina. "Kita harus mulai diversifikasi negara mitra dagang," ucap Faisal.
Aktivitas petugas di Pelabuhan Qingdao, Provinsi Shandong, China, beberapa waktu lalu. Pemerintah Indonesia perlu melakukan diversifikasi tujuan ekspor agar tidak bergantung pada China.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menilai, Indonesia tidak perlu khawatir dengan dampak virus korona, khususnya terhadap neraca perdagangan. Iskandar beralasan, ekspor Indonesia ke Cina kebanyakan sumber daya alam (SDA) yang bersifat sekali lepas. Berbeda halnya dengan kegiatan ekspor ke Jepang dan Korea Selatan yang masuk dalam rantai pasok global. "Kita biasanya kirim ke Cina batu bara, bahan bakar mineral yang sifatnya lepas," kata dia.
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2019, bahan bakar mineral menjadi komoditas terbesar yang diekspor ke Cina. Nilainya mencapai 6,2 miliar dolar AS atau berkontribusi sekitar 24 persen dari total ekspor Indonesia ke Cina yang sebesar 25,8 miliar dolar AS pada tahun lalu.
Sementara itu, untuk Januari 2020, nilainya 548,8 juta dolar AS, 26 persen dari total ekspor Indonesia ke Cina pada periode yang sama senilai 2,1 miliar dolar AS. Dengan kondisi tersebut, Iskandar menyebut pemerintah dan industri dapat dengan mudah mengalihkan pasar ekspor Cina ke negara lain. Sebab, komoditas yang dikirim tidak masuk dalam rantai pasok global dari Cina.
"Banyak yang butuh SDA (sumber daya alam) dari kita. Atau kita bisa juga gunakan untuk keperluan dalam negeri, misalnya gunakan batu bara untuk sumber tenaga pembangkit listrik di sini," ucapnya.
Iskandar mengatakan, pemerintah pun tengah mengupayakan perluasan pasar ekspor. Negara-negara nontradisional atau yang belum menjadi mitra utama sedang diincar sebagai pengganti Cina. Tapi, ia tidak menyebutkan negara yang kini tengah menjadi sasaran utama.n adinda pryanka, ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
