REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk upaya pengendalian inflasi tahun 2020, terutama yang timbul dari komoditas pangan. Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, perlu adanya perbaikan dalam kelancaran distribusi pangan antar daerah agar harga di tingkat konsumen dapat terjaga.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementan, Risfaheri mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsi, Kementan bertugas di hulu untuk terus meningkatkan produksi komoditas. Namun, Kementan juga harus menjamin kelancaran distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan lokal yang telah diproduksi petani.

"Kita harus terus memperlancar pasokan untuk bisa mengendalikan harga. Terutama ketika harga pangan di pasar sudah tidak normal ketika harga dari petani masih rendah," kata Risfaheri kepada Republika.co.id, Jumat (14/2).

Ia menambahkan, saat ini ranah kerja Kementan juga meluas hingga menggelar pasar murah untuk komoditas strategis yang rawan memicu gejolak inflasi. Hal itu, kata dia, sebagai dukungan Kementan agar para pedagang tidak memainkan harga secara sepihak.

Digelarnya banyak pasar murah sekaligus dukungan dan bentuk kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. "Kita sama-sama sajalah dengan Kemendag. Masa kita diam saja? Toh kalau harga naik, yang didemo pasti Kementan," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan contoh penguatan distribusi untuk kelancaran pangan seperti yang terjadi pada masalah kenaikan harga cabai baru-baru ini. Naiknya harga bahan pangan pokok sejatinya bisa diatasi dengan cepat jika antar daerah terhubung untuk saling melengkapi.

Hanya saja, Risfaheri menuturkan bahwa Kementan membutuhkan dukungan dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pangan maupun logistik. Sebab, mendistribusikan pangan membutuhan biaya yang besar, BUMN diharapkan bisa ikut berkontribusi dalam memberikan keringanan tarif logistik disaat situasi genting.

"Semisal Garuda Indonesia kita dapat diskon angkut cabai dari luar Jawa ke Jawa. BUMN yang lain mestinya juga bisa seperti Angkasa Pura bisa menyediakan tempat penyimpanan pangan yang harus segera didistribusikan," katanya.

Selain itu, khusus untuk komoditas yang notabene masih dipenuhi dari stok impor, Kementan meminta dan terus mengawasi para importir agar tidak melakukan penimbunan.  
"Misalnya bawang putih, kalau harga naik ya kita gedor-gedor importir yang punya stok untuk salurkan. Intinya BKP punya tugas untuk meningkatkan akses terhadap pangan," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika