REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan jajaran menteri di bawah koordinasinya guna membahas pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan mendorong pariwisata di Indonesia.
Hadir dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Jumat (7/2), adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.
Luhut seusai rapat koordinasi tersebut menjelaskan banyak hal yang dibahas dalam rakor, termasuk soal kegiatan perikanan di Natuna, Kepulauan Riau, yang akan dilakukan nelayan asal Pantai Utara Jawa.
"Tadi kami bicara banyak, misalnya Natuna, bagaimana dengan Pak Eddy(Eddy Prabowo), agar nelayan sebelah utara itu bisa berfungsi," katanya.
Selain Natuna, Luhut juga meminta di lokasi pariwisata, utamanya wisata penyelaman tersedia kamar hiperbarik (hyperbaric chamber) untuk penanganan klinis, perawatan luka, dan juga perawatan bagi para penyelam.
"Supaya, kalau ada apa-apa bisa ditangani," imbuhnya.
Selain itu, purnawirawan jenderal TNI itu juga meminta ada rumah sakit di kawasan pariwisata. Menurut dia, tidak adanya rumah sakit membuat Indonesia dianggap tidak siap melayani kunjungan wisatawan, bahkan memengaruhi peringatan negara lain dalam berwisata ke Tanah Air.
"Tidak ada rumah sakit itu membuat Indonesia 'kuning'. Travel advise-nya kuning, karena kita tidak punya kesiapan itu tadi," katanya.
Luhut berharap koordinasi yang intens dilakukan bersama jajaran kementerian di bawah koordinasinya akan menciptakan keterpaduan yang baik. Ia juga menekankan investasi, di sektor manapun, harus berujung pada pemberian nilai tambah.
Demikian pula, infrastruktur yang telah rampung harus bisa terhubung satu sama lain, sehingga mendukung kegiatan ekonomi.
"Berpuluh tahun pelabuhan itu ada, jalannya gak ada. Sekarang, jangan terjadi seperti itu," pungkasnya.
Terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo mengapresiasi rapat koordinasi rutin tersebut karena menjadi ajang memberikan informasi perkembangan terkini di bidangnya. "Ini bagus bagi KKP, jadi setiap ada masalah, ada hal baru di bidang kami, kami bisa informasikan. Ke depan, dengan komunikasi ini, tidak ada lagi hambatan yang muncul," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika