Ahad 02 Feb 2020 11:35 WIB

Tahun Ini Pemerintah Bangun 83 Titik BBM Satu Harga

Kesiapan 83 titik BBM menyusul komitmen 70 bupati mudahkan perizinan pembangunan

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu SPBU. Kesiapan 83 titik BBM menyusul komitmen 70 bupati mudahkan perizinan pembangunan
Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara
Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu SPBU. Kesiapan 83 titik BBM menyusul komitmen 70 bupati mudahkan perizinan pembangunan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 83 lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga akan segera direalisasikan oleh Pemerintah pada tahun 2020. Kesiapan ini menyusul komitmen bersama dari 70 Bupati dalam memberikan dukungan terhadap perizinan pembangunan BBM Satu Harga di wilayah masing-masing.

Kepala BPH Migas Fansurullah Asa menyampaikan, koordinasi dengan kepala daerah diharapkan dapat mempercepat langkah Kementerian ESDM dalam merealisasikan target 500 titik hingga 2024. "BPH Migas berkomitmen untuk mengawal pembangunan penyalur BBM Satu Harga sampai dengan akhir Tahun 2024 sebanyak 500 lokasi," jelas Ifan, Ahad (2/2).

Di sisi lain, pentingnya percepatan perizinan dari Pemerintah Daerah sangat membantu supaya program tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan target. "Kami minta seluruh Bupati dan kepala daerah untuk berkomitmen membangun penyalur BBM di wilayah masing-masing. Untuk itu, BPH Migas dan kepala daerah menandatangani komitmen untuk mencapai 83 titik BBM satu harga di 2020," jelas anggota komite BPH Migas Ibnu Fajar kepada awak media.

Selama ini, imbuh Ibnu, selain kondisi geografis terutama di wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) kerap menjadi kendala utama dalam pendistribusian BBM Satu Harga, lambannya proses perizinan dan penyesuaian tata ruang mengakibatkan pengusaha menarik minatnya membangun BBM Satu Harga.

"Program BBM Satu Harga ini adalah program percepatan pengadaan BBM di daerah, tapi memang ada saja kendalanya. Tahun lalu kendalanya smisalnya perizinan, tata ruang wilayah yang tidak sesuai atau pengusaha yang mundur dari komitmen," kata Ibnu.

Pada tahun 2020, BPH Migas menargetkan pembangunan BBM Satu Harga di 83 titik yang mencakup 13 kecamatan di Sumatera, 13 di Kalimantan, 17 di Bali, 5 di NTB, dan 16 di NTT, 22 di Sulawesi dan Maluku, dan 14 kecamatan di Papua.

Sebelumnya, Pemerintah berhasil menyelesaikan 170 titik lebih cepat dari target pada bulan Oktober 2019 dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebanyak 160 titik penyalur dan PT AKR Corporindo Tbk. sebanyak 10 titik penyalur. Lokasi Program BBM 1 Harga tersebar di Wilayah 3T yang meliputi 31 Penyalur di Sumatera, 42 di Kalimantan, 3 di Jawa dan Madura, 2 di Bali, 17 di Sulawesi, 25 di NTB dan NTT, dan 50 Penyalur di Maluku dan Papua.

Sebagai informasi, program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2016 ini ditujukan untuk menyeragamkan harga jual resmi BBM jenis Premium/RON 88 sebesar Rp6.450/liter dan Solar Rp5.150/liter hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement