REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan membangun pusat material atau material center di Jepara, Jawa Tengah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang menghasilkan produk furnitur.
Dengan begitu dapat menopang keberlangsungan usaha. Sekaligus peningkatan daya saing pada sektor berorientasi ekspor tersebut. “Akses bahan baku ini sangat penting karena menjadi tantangan bagi pelaku IKM kita sekarang. Dalam rangka mendapatkan bahan baku yang sesuai spesifikasi pasar,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui siaran pers, Kamis, (23/1).
Ia menjelaskan, konsep operasional material center di Jepara nanti mencakup empat model bisnis. Pertama terkait production planning inventory control (PPIC), kedua bisnis jasa sewa permesinan secara kolektif, ketiga model pengelolaan bahan baku standar dan pendukung, terakhir model pengelolaan kegiatan logistik bagi pelaku IKM.
“Konsep material center ini sudah dimulai dengan kajian sejak 2019. Rencananya pada awal 2020 ini akan menjadi permulaan implementasi untuk menyepakati beberapa hal seperti bentuk pengelolaan dan kelembagaan material center, peran setiap stakeholder, bussiness plan dan persiapan infrastruktur yang dibutuhkan,” jelasnya.
Gati melanjutkan, kementerian bakal bersinergi dengan sejumlah pihak terkait, agar pembangunan material center di Jepara ini bisa terwujud sesuai rencana. Pelaksanaannya pun diharapkan berjalan baik.
"Kami antara lain akan menggandeng Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, pihak penyedia jasa logistik, perbankan, koperasi, dan pelaku IKM,” jelas dia. ia menambahkan, Jepara merupakan salah satu sentra IKM furnitur dan kerajinan yang potensial sekaligus memiliki kekayaan intelektual serta kearifan lokal.
“Daya saing industri furnitur dan kerajinan di Jepara terletak pada sumber bahan baku yang melimpah dan bekelanjutan. Kemudian didukung keragaman corak dan desain yang berciri khas lokal, serta ditunjang sumber daya manusia yang kompeten, ini bisa membuat kompetitif di pasar global,” kata Gati.
Selain memfasilitasi pembangunan material center, Kemenperin juga telah menyiapkan berbagai program guna memacu daya saing IKM di Tanah Air. Meliputi program restrukturisasi mesin dan peralatan, sertifikasi, pelatihan pemasaran online melalui program e-Smart IKM, dan memberikan informasi mengenai akses pembiayaan.
Dalam mengatasi masalah pembiayaan, lanjut Gati, pelaku IKM kini dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan oleh perbankan. Pada 2020, terdapat kebijakan baru terkait KUR yang akan sangat menguntungkan pelaku IKM, di antaranya penurunan suku bunga dari tujuh persen pada 2019 menjadi enam persen pada tahun ini.
Selanjutnya, plafon untuk KUR mikro pada 2020 akan meningkat dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitur. Secara total, plafon KUR meningkat dari Rp140 triliun pada 2019 menjadi Rp 190 triliun pada tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
