Kamis 23 Jan 2020 17:04 WIB

Inovasi Riset Kelautan dan Perikanan Jadi Fokus KKP

KKP tekag menyiapkan program prioritas terkait SDM mulai pendidikan hingga inovasi

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi percontohan dalam pengembangan penerapan sistem kerja smart office bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Ilustrasi Smart Office Microsoft)
Foto: Pexels
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi percontohan dalam pengembangan penerapan sistem kerja smart office bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Ilustrasi Smart Office Microsoft)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2020 hingga 2024.

Kata Lilly, KKP telah menyiapkan program prioritas terkait SDM di antaranya pendidikan vokasi berbasis entrepreneurship, pelatihan teknis untuk masyarakat, sertifikasi kompetensi pelaku utama, digitalisasi pelatihan dan penyuluhan, dan hilirisasi hasil inovasi serta riset.

Baca Juga

"Terkait digitalisasi penyuluhan, KKP terpilih menjadi salah satu pusat percontohan  Aparatur Sipil Negara (ASN) berkerja secara mobile dari rumah dengan sistem kerja Smart Office," ujar Lilly dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (22/1).

Salah satu contoh penerapannya, lanjut Lilly, pada jabatan fungsional penyuluh perikanan. Lilly menyampaikan kinerja akan penyuluh perikanan dipotret melalui sistem aplikasi e-Penyuluh berbasis web dan mobile.

"Melalui aplikasi ini diharapkan penyuluh perikanan juga mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan," ungkap Lilly.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut pengembangan sektor budidaya perikanan menjadi prioritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk dapat meningkatkan produktivitas budidaya perikanan di Indonesia.

Alasan menjadikan sektor budidaya perikanan sebagai fokus utama karena baru 10 persen yang tergarap dari potensi yang ada. Edhy menilai dari 10 persen tersebut, pengelolaan dan hasilnya belum maksimal.

"Padahal bila digarap serius, ini bisa jadi lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa," ujar Edhy.

Berdasarkan peta potensi perikanan budidaya di KKP, seluruh pulau di Indonesia berpeluang menjadi tempat pembudidayaan, baik untuk budidaya perikanan air tawar, air payau, dan juga laut.

Lebih mengerucut, Edhy mengharapkan jajarannya mengutamakan budidaya udang. Sejauh ini, ada sekitar 300 ribu hektare lahan budidaya udang di Indonesia. Dari jumlah tersebut, menghasilkan sekitar 800 ribu ton udang per tahun atau sekitar 2,6 ton per hektare.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement