Kamis 16 Jan 2020 04:06 WIB

Menteri Edhy Janji Tinjau Aturan Ekspor Ikan Budidaya

Edhy mengatakan nelayan Natuna tidak bisa menjual ikan hasil budidaya karena regulasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji akan meninjau aturan pemerintah terkait ekspor perikanan budidaya oleh nelayan terutama di Natuna, Kepri, seperti ikan Napoleon, Kerapu.

"Jika anda berlayar dua jam dari sini (atas KRI Semarang yang berada di perairan Selat Lampa, Natuna). Anda akan menemukan Pulau Sedanau, itu kawasan Minapolitan yang sempat mati suri, gara-gara banyak peraturan yang dibuat," ujar Edhy Prabowo di hadapan nelayan di Natuna, Rabu (16/1).

Edhy mengatakan selama ini nelayan setempat tidak bisa bebas menjual ikan hasil budidaya karena regulasi yang dibuat oleh pemerintah."Ini yang akan kita hidupkan kembali," tutur dia menegaskan.

Menurutnya, Natuna tidak hanya memiliki nelayan tangkap, tetapi nelayan budidaya juga cukup banyak. Hal itulah yang membuat Ia berkeinginan menggairahkan lagi nelayan budidaya di Natuna."Budidaya sempat mati suri di sini, salah satunya itu, Pulau Sedanau," ujarnya.

Disinggung mengenai nelayan tangkap, Ia berharap jangan didahulukan isu mobilisasi nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa, namun fokus dan utamakan nelayan Natuna."Optimalkan kemampuan nelayan yang di sini dulu, faktanya nelayan di sini sudah cukup banyak," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan upaya mengoptimalisasi nelayan Natuna sudah dilakukan sebelumnya namun ada yang tidak tepat. "Pemerintah telah membantu nelayan dengan puluhan kapal, ternyata bantuan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat di sini. Kapalnya fiber, mereka ingin kapal kayu, karena itu kami libatkan bupati dan gubernur dalam menentukan seperti apa bantuan untuk nelayan Natuna," tutur Edhy.

Tidak hanya itu, ia juga menyinggung masalah tempat pelelangan ikan, "cold storage", BBM dan sarana pendukung di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna, dibenahi secepatnya.

"Ada hal lain juga yang jadi perhatian kami, seperti ketersediaan minyak solar dan air bersih masih kurang, SKPT akan dioptimalkan. Negara telah keluarkan uang lebih dari Rp200 miliar untuk membangun SKPT, dan ini harus kita manfaatkan," sebutnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement