REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tubuh PT Asabri (Persero).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan persoalan Asabri yang menyangkut TNI dan Polri tentu memerlukan keterlibatan dari Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto.

"Upaya penyelesaiannya, kami ajukan dulu ke menhan dan menkopolhukam. Kita harapkan Pak Prabowo dan Pak Mahfud bisa mencari solusi yang terbaik," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/1).

Kata Arya, Menteri BUMN Erick Thohir sepulang dari Uni Emirat Arab (UEA) akan duduk bersama dengan Prabowo dan Mahfud MD membicarakan jalan keluar atas persoalan yang terjadi pada Asabri. "Nanti Pak Menteri (BUMN) akan laporkan ke Pak Prabowo dan Pak Mahfud bagaimana persoalan ini nanti sepulang dari UEA," ucap Arya.

Salah satu yang akan dibicarakan ialah tentang perubahan manajemen perusahaan. Arya menilai perubahan manajemen Asabri memerlukan koordinasi dengan Prabowo dan Mahfud selaku menteri terkait.

"Soal kerugian kami punya mekanisme sendiri untuk mencari. Selanjutnya, kita bicarakan dulu dengan Pak Mahfud dan Pak Prabowo," kata Arya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika