REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (11/1). Keberangkatan itu guna mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan melakukan kunjungan kerja 12-13 Januari 2020 untuk menjemput investasi miliaran dolar AS dari UEA.
"Dengan adanya potensi investasi dari UEA ini, membuktikan investasi di Tanah Air sangat inklusif atau terbuka. Tidak benar kalau investasi kita hanya dari China saja atau dari Singapura saja. Dari negara mana saja, bahkan mau dari langit sekalipun asalkan tidak bertentangan dengan UU dan aturan yang ada, silakan negara mana saja masuk berinvestasi," kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/1).
Bahlil mengatakan potensi kerja sama investasi antar kedua negara saat ini belum tergarap optimal. Selama ini, investor yang paling aktif berasal dari Asia Timur, sedangkan investor Timur Tengah banyak yang belum berinvestasi khususnya di sektor-sektor strategis.
"Kunjungan ini menjadi momentum baik di awal tahun yang menandakan bahwa Pemerintah RI juga mendorong investasi bersumber dari negara-negara lain selain Asia Timur," ujarnya.
Bahlil menegaskan investasi di Indonesia tidak bersifat eksklusif. Artinya, semua negara memiliki peluang yang sama selagi memiliki komitmen yang kuat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Beberapa sektor yang telah didorong adalah proyek pembangunan kilang minyak (oil refinery), industri petrokimia, industri smelter aluminium dan pembiayaan investasi (financial investor/FI).
"Bapak Presiden ingin agar kita (Indonesia) mengurangi ketergantungan impor minyak. Oleh karena itu, pemerintah mengejar pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR). Itulah salah satu kekuatan pengusaha Timur Tengah, makanya kami dorong BUMN maupun swasta kerja sama dengan mereka," ungkapnya.
Bahlil menambahkan alasan mengapa banyak kesepakatan bisnis di sektor strategis diupayakan akan ditandatangani dalam kunjungan ini. Salah satu sebabnya industri petrokimia ini akan menjadi tulang punggung negara, menuju sebuah negara industri.
"Kemandirian sektor industri berperan penting mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045," katanya.
Direktur Promosi Sektoral Imam Soejedi menyatakan kesiapan BKPM dalam menindaklanjuti kesepakatan yang nantinya terjadi. Menurut Imam, adanya Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha diharapkan akan mempercepat proses tersebut.
"Di awal kami telah berupaya negosiasi dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Selanjutnya setelah kesepakatan yang ditandatangani akan menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kami. Memastikan bagaimana investasi segera terealisasi, mengawal implementasi serta memberikan insentif-insentif yang selayaknya diterima oleh investor," pungkas Imam.
Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Abu Dhabi merupakan kunjungan balasan sejak kedatangan Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia pada bulan Juli 2019. Selain menyaksikan penandatanganan kerja sama, Jokowi juga akan menjadi pembicara utama pada Abu Dhabi Sustainability Week.
Ikuti Whatsapp Channel Republika