REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Romadhon Jasn mendukung Menteri BUMN, Erick Thohir (ET) untuk mengembalikan kepercayaan publik pada perusahaan pelat merah. Namun, menurut dia, langkah Erick untuk membersihkan BMUN juga harus didukung oleh semua semua stakeholder dan masyarakat.

"Kita tetap kritis jika langkah Menteri BUMN keliru atau bahkan tidak menyelesaikan masalah, tetapi dalam memasuki 100 hari kerjanya, ET terus berupaya untuk mencapai target Key Performance Indicators (KPI). Kita harus dukung niat baik dari kementerian BUMN agar tercapai sesuai arahan presiden Jokowi," ujar Romadhon dalam rilisnya, Sabtu (11/1).

Dia menilai Kementerian BUMN awal tahun 2020 terus mendapatkan tantangan dan pekerjaan rumah yang cukup berat. Pasalnya, masih banyak BUMN yang merugi dan hutang BUMN masih banyak. "Ada pula beberapa masalah baru yang bermunculan di perusahaan pelat merah itu, belum selesai kasus Jiwasraya, muncul baru kasus korupsi PT Asabri yang angkanya lebih fantastis mencapai diatas 10 triliun," ucapnya.

Seakan tidak ada habis-habisnya masalah di perusahaan BUMN, sehingga situasi tersebut bisa membuat investor berpikir dua kali. Namun, menurut dia, Erick Thohir sampai saat ini masih terus bersih-bersih dan berusaha mengurai satu-satu masalah.

Selain itu, menurut dia, Erick juga selalu berpesan kepada semua direksi dan komisaris BUMN untuk lebih mengutamakan akhlak, loyalitas dan teamwork. "Di sini pentingnya gebrakan Menteri BUMN untuk mengembalikan ekspektasi publik kepada BUMN yang profesional," kata Romadhon.

Dia menambahkan, semua pihak harus memberikan ruang kepercayaan kepada Erick Thohir untuk memperbaiki perusahan BUMN. Karena, dengan segala permasalahan yang ada di BUMN perlu kehati-hatian dan tidak bisa dilakukan secara gegabah. 

"Kita bisa lihat setelah Kasus Garuda, ET juga memastikan kasus Jiwasraya ditangani dengan sebaik-baiknya, secara hukum sudah dalam proses dan tanggung jawab nasabah dipastikan akan dibayarkan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika