REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tak ambil pusing jika program tol laut sering mendapatkan kritik seakan-akan belum berhasil dilakukan. Padahal, untuk memaksimalkan Tol Laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksmimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal untuk menurunkan disparitas harga.

Masalah pun muncul ketika ternyata bebera waktu lalu dikabarkan adanya monopoli dalam proses pelaksanaan Tol Laut. Untuk mengatasi hal tersebut, Budi memastikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengubah sistem tol laut agar lebih efektif.

"Kita mau buat model bisnisnya (dalam program Tol Laut) seperti Grab dan Gojek. Nanti akan ada suatu aplikasi atau dashboard yang bisa digunakan untuk pemesanan barang secara langsung untuk Tol Laut," kata Budi saat berbincang santai dengan Republika di kantornya, Kamis (9/1).

Dengan begitu, toko-toko di wilayah atau daerah terluar dan terpencil dterutama di bagian timur Indonesia dapat memesan langsung melalui aplikasi tersebut. Sehingga, kata Budi, dengan begitu prosesnya akan lebih transparan untuk menghindari monopoli.

Budi mengakui banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan Tol Laut. "Tapi kami msih tetus upayakan. Tol laut ini subsidi untuk menstimulasi kegiatan ekonomi di daerah. Kalau sudah tumbuh, ekonominya bagus, nanti akan dilepas," ungkap Budi.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan akan memaksimalkan layanan digital bekerja sama dengan Gojek.“Oleh sebab itu, kami menjajaki kerjasama dengan Gojek untuk menghentikan monopoli yang terjadi di penyelenggaraan tol laut,” kata Wisnu.

Dengan begitu, Wisnu mengatakan manfaat subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk tol laut tepat sasaran. Sehingga, kata dia, mampu menurunkan disparitas harga antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika