REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut konsultan dari China dan Jepang akan terlibat dalam perencanaan desain ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Ada dua konsultan asing kelas dunia yang akan bantu masalah lingkungan, desain urban (perkotaan), masalah arsitekturnya dan lain-lain," kata Luhut di Jakarta, Jumat (3/1).
Nantinya, kedua konsultan asing itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta anak bangsa dari berbagai perguruan tinggi Indonesia untuk merancang ibu kota baru. Rancangan juga akan melibatkan desain dasar dari hasil sayembara ibu kota yang baru diumumkan beberapa waktu lalu.
Menurut Luhut, tadinya ada lima konsultan asing yang rencananya akan ikut terlibat dalam perancangan desain ibu kota baru diantaranya dari Amerika Serikat, Inggris, China serta Jepang. Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa cenderung untuk memilih konsultan asal China dan Jepang untuk disewa jasanya dalam membantu merancang ibu kota baru.
"Jadi tadi itu ada lima, ada AS, Inggris, Jepang, China. Tapi dua terbaik yang kami lihat. Tadi Pak Menteri Bappenas melihat beliau lebih cenderung di dua itu, Jepang dan China," ungkap Luhut.
Luhut menegaskan konsultan asing itu nantinya hanya akan terlibat pada fase perencanaan. Sementara pendanaan, khususnya untuk fasilitas inti seperti Kantor Presiden dan gedung pemerintahan nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ada pun pendanaan untuk fasilitas pendukung kota nantinya bisa saja berasal dari investasi asing, termasuk dari dana yang dikumpulkan dalam format Sovereign Wealth Fund yang akan digagas Indonesia dalam waktu dekat.
"Dua-duanya, kita minta dua-duanya (terlibat). Jadi nanti ada spesialisasi dari yang China, ada spesialisasi yang Jepang. Nanti kita kawinkan dengan anak-anak Indonesia," katanya.
Luhut berpendapat keterlibatan konsultan asing diperlukan karena pemerintah tak mau ambil risiko jika salah membangun ibu kota. Konsultan asing juga dianggap lebih berpengalaman dalam pembangunan kota baru.
Lebih lanjut ditambahkannya, untuk menyewa konsultasi asing itu, pemerintah nantinya akan menyiapkan sejumlah anggaran. Sumbernya bisa berasal dari APBN atau Sovereign Wealth Fund yang akan dibentuk."Memangnya ada yang free of charge (gratis)? Bisa saja nanti (bentuknya) hibah, tapi per hari ini posisinya masih seperti itu (menyewa)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika