REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2020 mencapai Rp 190 triliun. Penyaluran KUR tersebut sebagian besar diperuntukan bagi pelaku UMKM dan wirausaha baru. Itu tak lain karena pada 2019, kinerja pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur mencapai 11,3 persen, dibanding non-UMKM yang hanya 6,4 persen.
"Coba bayangkan nanti jika KUR itu berjalan, UMKM tentu tumbuh pesat, akan banyak pelaku usaha baru yang masing-masing, misalnya, memiliki 2 asisten saja. Maka dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan di Jatim," kata Khofifah di Surabaya, Ahad (29/12).
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menyoroti pembangunan infrastruktur pada 2020. Pembangunan infrastruktur tersebut akan dijalankan dengan menjalankan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur.
Dimana di dalamnya terdapat 218 proyek dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 294 triliun. Rinciannya, pembangunan Gerbangkertosusila 77 proyek denga total Rp 171,4 Triliun, pembangunan Bromo-Tengger-Semeru (BTS) 47 Proyek dengan kebutuhan anggaran Rp 38 triliun, dan pembangunan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan 44 proyek dengan kebutuhan anggaran Rp 36,436 triliun.
Kemudian, pembangunan lainnya adalah 24 proyek di selingkar Ijen (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember) dengan kebutuhan anggaran Rp 36 triliun, dan 26 proyek di Madura dan kepulauan dengan kebutuhan anggaran Rp 6,5 triliun. Khofifah mengaku, Pemprov Jatim telah membentuk Provincial Project Management Office (PPMO) untuk mengawal pelaksanaanya.
"Awal tahun ini kami akan road show ke kementerian terkait untuk mengawal berjalannya Perpres nomor 80 tahun 2019 ini. Karena April 2020 nanti sudah dibahas Rencana APBN 2021," ujar Khofifah.