REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia (GAPMMI) mendorong adanya database pencatatan ekspor produk halal Indonesia. Menurut Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman, industri produk halal Indonesia sebenarnya sudah banyak yang diekspor ke luar, namun pencatatan ekpor produk halal Indonesia belum semua rapih.
Adhi pun menduga hal tersebut yang membuat industri produk halal Indonesia kalah dengan negara lain. Itu disampaikan Adhi saat diminta Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengembangkan produk halal.
"Sebenarnya juga kami sampaikan bahwa sebenarnya kalau yang menengah, besar, kebanyakan sudah halal namun mungkin dalam ekspor pencatatannya belum rapih sehingga kita kalah dengan negara-negara lain, Pak Wapres menyampaikan yang paling besar ternyata industri halal itu Brasil," ujar Adhi usai menemui Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (23/12).
Ia pun membandingkan database pencatatan produk halal di Malaysia dan Brasil yang jauh lebih rapih dari Indonesia. Karena itu, Adhi mengusullkan agar pemberitahuan ekspor produk halal dicatat dengan rapih. Ia meminta ada database pencantuman kolom halal dan tidak halal dari produk produk yang diekpor.
"Sehingga semua rapih dan database ini yang bisa kita pakai untuk kita sampaikan kepada World Halal Council supaya ini lho Indonesia sebenarnya kita sudah cukup banyak (produk halal)," ujar Adhi.
Adhi mengungkap, rata-rata industri besar sudah memiliki sertifikat halal. Ia menerangkan, nilai ekpor pangan olahan Indonesia saja sekitar 7,5 milliar USD, jika termasuk sawit maka menjadi 30 milliar USD. Artinya, kata Adhi, produk halal Indonesia sangat besar.
"Nah itu kalo dicatat 30 milliar itu sudah cukup besar, bisa mungkin ranking 1 bisa loncat. tapi harus dikoordinasikan dengan pencatatan di dunia supaya ini sinkron, Pak Wapres juga menyatakan bagus itu kalau dicatat sehingga langsung keliatan," ujarnya.
Apalagi, Wapres mengatakan kepadanya minat terhadap industri halal sangat besar mulai dari Taiwan, Korea, dan Cina.
Namun demikian, Adhi mengungkap tantangan industri halal masih ada di industri kecil, mikro dan rumah tangga yang belum semua memiliki sertifikasi halal. Ia menerangkan, jumlahnya sekitar 1,6 juta menurut data Badan Pusat Statistik.
"Sertifikasi halal ini menjadi masalah karena butuh waktu kapasitas dan kompetensinya dimana kami dikasih waktu sampai 2024 mungkin menjadi tantangan yang berat untuk bisa tercapai, nah Pak Wapres ingin membahas lebih lanjut tentang hal ini apakah perlu dilakukan penyesuaian atau tidak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
