REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan sebanyak 8,13 juta ton pupuk bersubsidi sampai 15 Desember 2019. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat mengatakan capaian tersebut setara dengan 92 persen dari total alokasi tahun 2019 yang sebesar 8,8 juta ton. Aas menyebut pupuk yang disalurkan terdiri atas 3.56 juta ton Urea, 2.28 juta ton NPK, 738 ribu ton SP-36, 909 ribu ton ZA dan 693 ribu ton Organik. Hal ini dikatakan Aas di sela-sela kunjungan kerja bersama Komisi IV dan Komisi VI DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (19/12).
"Menjelang musim tanam, Pupuk Indonesia Grup juga telah menyiapkan stok nasional pupuk bersubsidi dengan jumlah tiga kali lipat dari ketentuan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua bulan," ujar Aas dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (19/12).
Aas menerangkan, tercatat per 16 Desember 2019, stok nasional pupuk subsidi sampai dengan lini IV atau tingkat pengecer mencapai 1.47 juta ton, terdiri dari 696.393 ton Urea, 405.265 ton NPK, 178.112 ton SP-36, 122.448 ton ZA dan 68.916 ton Organik.
"Kemudian, untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan, kami juga menyediakan stok pupuk nonsubsidi sebanyak 226.345 ton yang tersebar hingga ke lini IV sehingga jelang musim tanam, ketersediaan pupuk bagi pertanian dapat terjaga," ucap Aas.
Aas pun kembali mengingatkan para distributor pupuk bersubsidi dapat selalu siap melaksanakan penyaluran dengan optimal dan sesuai dengan prinsip enam tepat atau 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.
"Hal tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan pemerintah," kata Aas.
Aas mengatakan distributor dan kios-kios pengecer resmi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia pun secara berkala terus melakukan monitoring distribusi guna memastikan pupuk bersubsidi diterima para petani yang memang berhak dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Petani.
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, sambung Aas, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 102.613 ton, serta pupuk nonsubsidi sebanyak 2.061 ton sebagai antisipasi tingginya kebutuhan petani. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan juga tercatat cukup lancar, di mana sampai 15 Desember 2019, penyaluran telah mencapai 554.600 ton atau setara 97 persen dari alokasi untuk provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 571.362 ton.
"Kami berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk di setiap daerah guna mengantisipasi tingginya kebutuhan petani. Bagi petani yang telah kehabisan alokasi pupuk bersubsidi pun tidak perlu khawatir karena kami selalu menyediakan pupuk komersil di kios-kios resmi," ungkap Aas.
Ketua Komisi IV DPR RI fraksi PDIP, Sudin mengungkapkan dukungannya terhadap langkah-langkah Pupuk Indonesia dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Sudin menilai ketersediaan pupuk bersubsidi harus dijaga apa pun caranya.
"Ketika rakyat butuh pupuk, itu harus terpenuhi. Jika dalam pengawasan terjadi penyimpangan di lapangan, harap bisa dilaporkan ke KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida)," ucap Sudin.
Turut hadir juga mendampingi Direktur Komersil PT Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho, Direktur Keuangan, SDM & Umum Petrokimia Gresik, Dwi Ary Purnomo dan Direktur Komersil PT Pupuk Kujang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
