REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Gatot Trihargo mengaku mendapatkan tugas khusus di Bulog. Gatot sendiri baru menduduki posisi Wadirut Bulog. Sebelumnya, Gatot merupakan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan, Kementerian BUMN.

"Saya bagian membantu bagian keuangan membantu membuat keuangan internal lebih baik. Insya Allah tahun depan kita akan dapat rapor biru," ujar Gatot usai seminar bertajuk 'Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Anemia di Indonesia melalui Beras Bervitamin' di Gedung Serba Guna Oryza, Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Rabu (11/12).

Gatot menilai hal yang pertama harus dibenahi ialah pemahaman yang sama antarlembaga pemerintah mengenai persepsi cadangan beras pemerintah. Selama ini, Bulog berpatokan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), di mana kata Gatot, pemerintah mengganti selisih harga dari beras yang dibeli Bulog. Kondisi ini, lanjut Gatot, membuat Bulog ragu dalam menyalurkan beras lantaran harus mendapat persetujuan pemerintah terlebih dahulu.

"Karena ini beras pemerintah maka tidak boleh diapa-apain. Ke depan kita atur CBP bisa bergerak ke mana dan bisa dijual dengan regulasi yang ada," ucap Gatot. 

Gatot mengatakan Bulog akan mengubah model usaha dari yang sebelumnya 80 persen merupakan PSO dan 20 persen sebagai komersial menjadi 50 persen PSO dan 50 persen lainnya komersial. Rencana ini, lanjut Gatot, guna mencegah terjadinya penurunan mutu beras akibat terlalu lama disimpan di gudang. Gatot berharap langkah Bulog lebih optimal di pasar komersial mampu mengerek kinerja keuangan Bulog.

"Ke depan 50:50 kita siap dengan komersial, kita akan mendorong beras medium dan premium kita sambil masuk platform e-commerce, kita ada 50 jenis produk. Kita bagi yang komersial dan penugasan," kata Gatot menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika