REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas menargetkan tiga lokasi integrasi antara pelabuhan perikanan dengan pasar ikan bertaraf internasional dapat beroperasi secara penuh pada 2024. Rencana ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Tiga titik tersebut berada di daerah Sulawesi Utara, Sumatera dan Maluku. Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti menjelaskan, saat ini pemerintah mulai melakukan tahapan awal untuk membuat titik integrasi.
Pada tahun depan, tahapan yang akan dilakukan adalah identifikasi pelabuhan di tiga daerah tersebut. "2021 ditargetkan sudah mulai implementasi bertahap hingga 2024 fully operated sesuai dengan RPJMN," ujarnya ketika ditemui di acara Workshop Perikanan Berkelanjutan di Badung, Bali, Rabu (11/12).
Sri menjelaskan, ada beberapa alasan pemerintah menetapkan tiga daerah itu. Salah satunya, karena memiliki daerah yang berbatasan dengan luar negeri. Sulawesi Utara dan Maluku diketahui berbatasan dengan Filipina, sementara Sumatera memiliki daerah yang berbatasan dengan Malaysia.
Dengan kondisi tersebut, Sri menilai, transaksi jual beli akan lebih mudah dilakukan oleh kedua negara. Khususnya aktivitas ekspor dari Indonesia ke negara tetangga.
Kalaupun ada kelebihan produksi, hasil tangkapan tersebut dapat dibawa ke pasar ikan terdekat untuk pasar domestik. "Jadi bisa meningkatkan ekspor, sekaligus menambah kebutuhan dalam negeri," ucapnya.
Sri menggambarkan, pasar ikan dalam lokasi integrasi ini akan menjadi showcase. Tidak sekadar tempat jual beli, lokasi tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai etalase perikanan berkelanjutan ala Indonesia. Pemerintah mendatangkan akademisi, ahli ataupun pelaku industri dari luar negeri untuk mendapatkan approval tersebut.
Dalam membangun tiga lokasi integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan, Sri menyebutkan, pemerintah sedikitnya membutuhkan anggaran Rp 100 miliar per tahun. Artinya, dibutuhkan biaya Rp 500 miliar sampai tiga titik ini dapat beroperasi penuh.
Hanya saja, Sri memastikan, pembangunan itu tidak hanya menggunakan dana pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga melibatkan pihak swasta untuk pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pasar ikan.
"Bisa KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) ataupun full swasta," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan, integrasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan kemaritiman dan kelautan. Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin tercapai dalam pembangunan ini. Salah satunya, mewujudkan Indonesia sebagai produsen perikanan utama dunia dengan fasilitas internasional.
Kedua, meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 juta ton pada 2024. "Kemudian, peningkatan nilai ekspor hasil perikanan menjadi 8,2 miliar dolar AS pada 2024," ujar Himawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
