REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait kesenjangan pendapatan antargender atau laki-laki dan perempuan. Menurutnya, pemerintan perlu memperbaiki kesenjangan pendapatan antargender.
Suahasil mengatakan kesenjangan tersebut tampak dari pengeluaran per kapita laki-laki pada 2018 sebesar Rp 15,5 juta per tahun atau lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu Rp 9 juta per tahun. “Ini menunjukkan adanya gap yaitu gaji antara laki-laki dan perempuan," katanya dalam acara Summit on Girls di Balai Kartini Jakarta, Selasa (10/12).
Menurutnya, pengkajian terhadap pendapatan antargender tersebut cukup pantas untuk dilakukan sebab saat ini peran perempuan terhadap seluruh aspek bermasyarakat seperti sektor pendidikan dan pekerjaan sudah mulai meningkat.
Hal tersebut tercermin pada persentase perempuan terhadap penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang setiap tahun semakin meningkat yaitu mulai 2013 sebesar 47 persen dan 2019 mencapai 52 persen dari total penerima.
“Kalau kita lihat data LPDP di periode-periode pertama penerimaannya didominasi laki-laki tapi sekarang perempuan semakin banyak,” ujarnya.
Akses perempuan pada pendidikan juga membaik jika dilihat dari nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) 2018 yang menunjukkan perempuan di tingkat SMA sederajat sebanyak 81,06 persen atau lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 80,33 persen.
Selain itu, permasalahan pembangunan manusia menurut kesetaraan gender di Indonesia turut mulai mengalami perbaikan yakni tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 2018 berada di posisi 90,99 dari skala 0-100.
Indeks tersebut naik sebanyak 0,03 poin persentase dari tahun sebelumnya, serta jika IPG mendekati 100 adalah indikasi bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. “Kita cukup senang melihat beberapa indeks pembangunan terutama yang berfokus pada gender ada perbaikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga menandakan adanya perbaikan yakni berada di posisi72,10 dari skala 0-100 pada 2018 atau naik 0,36 poin persentase dari tahun sebelumnya yaitu 71,74 poin.
Suahasil menuturkan data tersebut mengindikasikan bahwa perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan yaitu terbukti dari 17,32 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen, serta 47 persen dalam kepemimpinan profesional.
Di sisi lain, di Indonesia masih terdapat kesenjangan gender seperti laporan BPS yang mencatat bahwa pada 2018 IPM laki-laki mencapai 75,43 atau berstatus tinggi, sedangkan IPM perempuan hanya mencapai 68,63 atau berstatus sedang.
Suahasil menuturkan kesenjangan tersebut terjadi akibat adanya stigma yang sudah menjamur di masyarakat seperti peran perempuan harus di rumah dan tidak pantas untuk bekerja merupakan pemikiran yang perlu dibuang. Menurut Suahasil, hal tersebut wajib dilakukan sebab jika laki-laki dan perempuan memang memiliki kualitas yang sama baiknya, maka seharusnya mendapatkan kesempatan dan besaran gaji yang adil.
Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berupaya menghilangkan celah antara perempuan dan laki-laki dengan melibatkan kedua gender tersebut dalam seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan Indonesia.
“Jangan pernah lelah untuk mengampanyekan kesetaraan gender baik bagi perempuan dan laki-laki, di-mainstream-kan ke kebijakan dan kegiatan kita dari semua kementerian dan semua proses pembangunan Indonesia,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika