REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan SKK Migas tak menampik persoalan harga gas dan ketersedian gas yang menjadi kendala operasional PT Pupuk Indonesia. Namun, pemerintah dan SKK memastikan bahwa pasokan gas sebenarnya sangat banyak.
Melihat potensi ini, pemerintah mengimbau agar Pupuk Indonesia bisa mengambil peran untuk menjadi potensial buyer pada proyek proyek gas nasional. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan memang secara jangka pendek, untuk permasalahan harga, pemerintah menjembatani diskusi harga antara Pupuk Indonesia dengan para kontraktor migas.
Namun, untuk kedepannya, kata Djoko persoalan pasokan dijamin aman karena saat ini pemerintah sedang banyak menggarap proyek gas nasional. "Banyak sekali potensial gas yang bisa menjamin kebutuhan pupuk. Ada 10 proyek gas nasional yang akan mencukupi kebutuhan gas dari pupuk," ujar Djoko di Komisi VII DPR RI, Kamis (5/12).
Senada dengan Djoko, Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto juga menjelaskan SKK juga membuka diri untuk Pupuk Indonesia jika hendak membahas harga gas. Ia menjelaskan upaya SKK untuk mendorong KKKS untuk bisa memberikan harga gas yang kompetitif sudah dilakukan.
"Tetapi kedepan, kami diskusikan agar harganya bisa ditekan dengan memanfaatkan lapangan lain," ujar Dwi.
Ia menjelaskan untuk potensi pasokan ada di lapangan Andaman I hingga Andaman III. Selain itu ada juga Lapangan West Papua dan Sakakemang yang akan berproduksi dalam waktu dekat.
"Pupuk Indonesia bisa masuk dalam proyek ini untuk menjadi potensial buyer," ujar Dwi.