REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika dan L’Agence De Gestion Du Patrimoine Bati De L’Etat (AGPBE) menandatangani kontrak tahap 1 Goree Tower Project di Senegal. AGPBE diwakili oleh Direktur Operasi Yaya Abdoul Kane dan Wika diwakili oleh Direktur Operasi III yang membawahi Divisi Luar Negeri Destiawan Soewardjono.
Turut hadir menyaksikan antara lain Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Menteri Bappenas Senegal Dr Cheikh Kante.
"Kerja sama yang akan direalisasikan ini merupakan salah satu milestone kiprah BUMN Karya Indonesia di Afrika Barat, dimana Wika memang mampu mengerjakan proyek mulai dari social housing di Afrika sampai proyek besar dan prestisius seperti Goree Tower Project ini,” ujar Destiawan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (3/12).
Dia mengatakan bahwa pasar luar negeri adalah potensi yang harus dijalankan. Masuknya Wika di pasar infrastruktur dan gedung Afrika sesuai dengan strategi bisnis Wika yang menyasar negara-negara berkembang dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi.
Proyek prestisius 'Kawasan Mixed-Used Building' dengan tipe proyek Full Design & Build tersebut dikerjakan oleh Wika selaku kontraktor utama dengan masa pelaksanaan 24 bulan dimana cakupan pekerjaan Perseroan meliputi; pembangunan Hotel bintang 5 dengan 33 lantai, sky dining, gedung perkantoran, convention center, dan residential apartment.
Untuk pelaksanaan proyek, Wika mendapat fasilitas pembiayaan National Interest Account (NIA) dengan skema buyer’s credit melalui LPEI. Peyaluran fasilitas ini sejalan dengan strategi Pemerintah untuk memperluas ekspor Indonesia ke negara non tradisional termasuk Afrika. Buyer’s credit merupakan fasilitas yang hanya dapat disediakan oleh LPEI.
Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly mengatakan proyek Goree Tower Senegal menambah keyakinan Internasional bahwa perusahaan Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar global.
Sinthya menambahkan bahwa kinerja ekspor perusahaan nasional sangat penting bagi peningkatan nilai neraca perdagangan, untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan nilai ekspor baik dari sisi volume maupun pasar tujuan ekspor. Peran Pemerintah melalui LPEI untuk menyediakan pembiayaan khusus dapat mendorong perusahaan Indonesia melakukan perdagangan (ekspor) ke negara-negara non tradisional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika