REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Rully Indrawan mengatakan, saat ini masih terjadi ketimpangan luar biasa di Jawa Barat Selatan. Kondisi tersebut, dinilai cukup memprihatinkan bila dibandingkan kondisi di Jawa Barat Utara.

Tak hanya itu, kata Rully, angka kemiskinan di Jawa Barat Selatan, juga terbilang cukup tinggi ketimbang di Jawa Barat Utara. Tidak heran bila Jawa Barat Selatan menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mengentaskan persoalan tersebut.

"Maka persoalan yang terjadi di Jabar Selatan ini, menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah Jawa Barat," ujar Rully melalui siaran pers yang diterima Republika pada Senin, (2/12).

Kata Rully, hingga kini banyak kebijakan dinilai masih belum berpihak kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Makanya kemarin Pak (Presiden) Jokowi agak nyemprot kepada bank nasional kita. Padahal, sektor UMKM berkontribusi besar kepada perekonomian secara nasional. Makanya ada anekdot, UMKM itu disebut 'usaha maneh kumaha maneh'. Yang artinya usaha kamu bagaimana kamu," tutur Rully.

Bila dibandingkan negara lain, seperti di Jepang, Singapura, atau di Korea, besarnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian negaranya, didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM. "Kalau mau jujur, masalah sangat serius dalam urusan keberpihakan adalah menyangkut nasib UMKM. UMKM yang menikmati dana perbankan dengan kebijakannya, baru sekitar 12 persen saja dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Selebihnya pembiayaan UMKM kita berasal dari rentenir," kata dia.

Menurut Rully, semua persoalan UMKM yang dihadapi sekarang, tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi dihadapi pula di seluruh Indonesia. Terutama menyangkut birokrasi, bukan infrastruktur, khususnya terkait masalah perizinan.

"Persoalan UMKM nasional kita, ternyata bukan pada modal atau pembiayaan, bukan juga persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut persoalan birokrasi. Pak Jokowi, dalam berbagai kesempatan sering menyinggung soal lamanya pengurusan perizinan," jelasnya.

Di luar negeri, lanjut dia, pengurusan perizinan hanya membutuhkan hitungan hari, bahkan cukup dengan hitungan jam, tapi di Indonesia memakan waktu berminggu-minggu. Ke depan, diharapkan pengurusan perizinan tidak perlu memakan waktu lama, dan tidak dipungut biaya alias gratis. Pasalnya, kata Rully, bila ingin menunjukkan perkembangan UMKM di Indonesia, perlu fasilitas demikian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika