REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin meningkatkan devisa negara melalui pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah. Dari 10 destinasi wisata baru yang akan dikembangkan, kata dia, pemerintah tengah fokus mengembangkan lima destinasi wisata pada dua tahun terakhir ini.
"Tambahan devisa destinasi wisata baru, kita punya Bali ya, kita punya 10 Bali baru, 2 tahun ini hanya 5 dulu, 5 selesai nanti fokus ke 5 berikutnya. Mana 5 itu? Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, Manado," kata Jokowi di CEO Forum, Jakarta, Kamis (28/11).
Menurut Jokowi, pengembangan destinasi wisata tersebut sudah dirancang dengan segmentasi yang berbeda-beda. Contohnya, destinasi wisata di Labuan Bajo yang akan dikembangkan sebagai destinasi super premium.
Karena itu, pemerintah pun akan memberlakukan kuota wisatawan yang diizinkan untuk memasuki Labuan Bajo dalam satu tahun. Selain itu, pemerintah juga akan membenahi produk-produk kerajinan tangan dan ekonomi kreatif untuk mendukung pengembangan wisata baru ini.
"Kita harapkan di tahun 2020 akhir semua infrastruktur calender of event, perbaikan produk-produk handycraft ekonomi kreatif yang akan dukung wisata baru ini selesai tahun depan," tambahnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga ingin pemerintah mampu memperbaiki iklim investasi dan menarik foreign direct investment atau FDI. Untuk mendukung upaya itu, pemerintah pun akan memangkas berbagai regulasi yang dinilai menghambat perizinan investasi melalui omnibus law.
"Problem di regulasi, UU yang kita miliki, yang bukan sesuatu yang gampang diselesaikan karena banyak yang menyangkut banyak UU, tidak hanya pusat tapi juga provinsi dan kabupaten," ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan keinginannya untuk memangkas birokrasi di pemerintahan dengan mengurangi eselon 3 dan 4. Posisi eselon tersebut akan diganti dengan artificial inteligence.
"Saya sudah perintahkan juga ke Men PAN diganti dengan AI, kalau diganti aritificial inteligence birokrasi kita lebih cepat saya yakin itu. Tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," tambah Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika