REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menuturkan, percepatan belanja pemerintah pada 2020 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target, 5,3 persen. Salah satunya melalui pemberian bantuan sosial (bansos).

Iskandar menjelaskan, pemerintah berencana mempercepat pencairan penyaluran bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan. Kini, pemerintah sedang menyiapkan skema dan data yang memang dibutuhkan.

"Apabila sudah siap akhir tahun ini, awal tahun depan tinggal disalurkan," ujarnya ketika ditemui usai diskusi ekonomi di Jakarta, Selasa (26/11).

Percepatan itu bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas lima persen. Khususnya bagi 40 persen masyarakat kelompok bawah dengan pengeluaran rendah yang menjadi target utama pemberian bansos.

Iskandar menjelaskan, waktu pencairan bansos berperan penting dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga. "Sebelum daya beli mereka (40 persen masyarakat berpenghasilan rendah) menurun, kita kasih duluan (bansos)," ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, bansos memang akan mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin. Hanya saja, pemerintah harus mempertimbangkan kembali intensitas pemberian bansos untuk mencegah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tersebut.

Bentuk bansos saat ini cenderung berbeda dibandingkan dengan beberapa periode lalu. Pada periode 2013-2014 atau masa Menteri Keuangan Chatib Basri, bansos hanya bersifat stimulus. "Ketika ada kenaikan harga, maka bansos per keluarga ditingkatkan sehingga menambal beban dari kenaikan inflasi," ujar Tauhid.

Sedangkan, saat ini, bansos tidak lagi bersifat momentum melainkan rutin. Tauhid mengatakan, ini harus diwaspadai karena bansos tidak lagi dapat menjadi countercyclical. Bansos kini justru menjadi sebuah kebiasaan. Dampaknya, uang yang dimiliki masyarakat miskin justru tidak dapat digunakan hal yang lain.

Saat ini, Tauhid menganjurkan, pemerintah seharusnya fokus menambal kenaikan beban pada masyarakat miskin. Misalnya, meningkatkan jumlah bantuan sembako dua kali lipat sehingga mereka tidak terperosok ke jurang kemsikinan semakin dalam.

"Kalau (bansos diberikan) rutin, masyarakat miskin akan tergerus inflasi dan sebagainya, tidak akan ada perubahan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika