REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- China resmi mengeluarkan pedoman baru bagi perlindungan paten, hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya. Pedoman bertujuan membantu dan menghentikan kemajuan pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat.
Pedoman baru dikeluarkan oleh dewan negara dari Partai Komunis yang berkuasa memerintahkan pembuatan undang-undang untuk melindungi hak kekayaan intelektual, peningkatan kompensasi untuk pelanggaran dan penegakan hukum yang lebih ketat.
Seperti dilansir dari AP, Selasa (26/11), cetak biru baru tersebut menjadikan perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu kriteria untuk mengevaluasi kinerja pejabat pemerintah daerah. Serta menciptakan insentif yang lebih besar untuk kepatuhan.
“Dalam beberapa dekade terakhir, para pejabat diadili terutama oleh loyalitas politik dan pertumbuhan ekonomi di daerah mereka. Baru-baru ini, para pemimpin China menambahkan perlindungan lingkungan ke evaluasi tersebut. Menempatkan promosi dan penghasilan masa depan menciptakan motivasi yang jauh lebih kuat untuk lebih efektif menegakkan hukum tersebut,” ujarnya seperti dikutip, Selasa (26/11).
Pencurian dan transfer teknologi secara paksa dan perlindungan yang tidak memadai atas hak cipta, paten dan merek dagang merupakan keluhan abadi perusahaan asing yang beroperasi di China. Sekaligus salah satu masalah utama ketegangan perdagangan.
“Meskipun banyak kemajuan, China terus menjadi surga bagi pemalsuan, pembajakan digital dan pencurian IP," kata Administrasi Perdagangan Internasional pemerintah AS dalam sebuah laporan baru-baru ini.
Menurutnya pembajakan intelektual AS oleh China merugikan perusahaan-perusahaan Amerika hingga 600 miliar dolar AS setahun. “Pemerintah telah lama mengatakan perusahaan lebih kecil kemungkinannya untuk berinovasi jika mereka tidak dapat mengambil untung dari hasil investasi mereka karena pembajakan produk dan teknologi mereka,” ucapnya.
Pedoman HKI yang dikeluarkan oleh Kantor Berita Xinhua tidak merujuk secara khusus pada pembicaraan perdagangan.
“Meningkatkan perlindungan adalah Penggerak daya saing ekonomi negara kita," katanya.
Aturan baru tersebut menyerukan peningkatkan jumlah maksimum kompensasi untuk kerusakan yang terkait dengan pelanggaran HKI dan termasuk penyitaan pendapatan ilegal, perusakan barang-barang palsu. Pedoman tersebut tidak termasuk hukuman khusus yang akan datang dengan revisi undang-undang dan peraturan nanti.
“Mereka menyerukan untuk meningkatkan secara signifikan penegakan perlindungan HKI pada 2022,” ucapnya.
Harapan untuk kemajuan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan yang mahal antara AS dan China telah bangkit kembali dalam beberapa hari terakhir dengan komentar optimis dari kedua belah pihak. Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan China akan berjalan dengan baik.
Dia juga menyarankan tidak menandatangani resolusi kongres untuk mendukung hak asasi manusia di Hong Kong setelah berbulan-bulan protes karena kekhawatiran yang mungkin menggagalkan pembicaraan perdagangan. Keinginan untuk menjaga negosiasi itu tetap pada jalurnya adalah faktor yang menghalangi China untuk campur tangan dalam kekacauan.
Sementara seorang juru bicara kementerian luar negeri China menegaskan kembali sikap Beijing mencapai kesepakatan berdasarkan ‘saling menghormati’. "Kami berharap pihak A S akan menemui kami di tengah jalan," kata Geng Shuang.
Ditanya tentang keputusan oleh Komisi Komunikasi Federal AS untuk memangkas dana pemerintah untuk peralatan dari dua perusahaan China dengan alasan keamanan nasional. FCC telah mengusulkan agar perusahaan-perusahaan yang mendapatkan subsidi pemerintah mencabut semua peralatan dari Huawei dan ZTE yang sudah mereka miliki.
"Saya ingin memperingatkan orang-orang tertentu di AS bahwa jika mereka mengunci semua pintu dengan alasan keamanan, pada akhirnya, mereka akan menemukan diri mereka terkunci dari dunia," kata Geng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika